Karhutla Kalimantan, PKS Minta Keselamatan Warga dan Satwa Diprioritaskan

Samrut Lellolsima | Senin, 24/08/2026 19:01 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI sekaligus Sekjen PKS, Muhammad Kholid. (Foto: Fraksi PKS)

Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga dan perlindungan satwa dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Menurut Kholid, karhutla tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan asap. Bencana tersebut telah berkembang menjadi persoalan kemanusiaan, ekologis, sekaligus penegakan hukum.

“Yang kita hadapi bukan hanya lahan yang terbakar. Ada warga yang kesehatannya terancam, ada anak-anak dan lansia yang menghirup udara tidak sehat, ada satwa yang kehilangan habitat, dan bila ditemukan unsur kesengajaan, ada pihak yang harus bertanggung jawab. Semuanya harus ditangani secara bersamaan,” kata Kholid dalam keterangannya, Senin (24/8).

Kholid mengatakan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas pertama pemerintah. Memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan berpotensi meningkatkan gangguan pernapasan, khususnya bagi balita, ibu hamil, lansia, serta kelompok masyarakat yang rentan.

Kabut asap juga telah mengganggu aktivitas masyarakat hingga transportasi, termasuk penerbangan.

Karena itu, Kholid meminta Kementerian Kesehatan, BNPB, serta BPBD di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan memastikan fasilitas kesehatan dalam kondisi siaga.

Menurutnya, ketersediaan obat-obatan, oksigen, tenaga kesehatan, serta distribusi masker harus dipastikan menjangkau masyarakat yang terdampak.

“Jangan menunggu jumlah korban meningkat baru respons kesehatan diperkuat. Dalam situasi seperti ini, prinsipnya harus preventif. Negara harus hadir lebih awal untuk melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan,” tegasnya.

Selain dampak terhadap manusia, Kholid menyoroti kerusakan ekologis akibat karhutla. Dia menyebut tim Manggala Agni menemukan satwa yang mati terbakar saat melakukan pemadaman di Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang.

Sebelumnya, satwa liar, termasuk orangutan, juga harus dievakuasi dari kawasan terdampak karena habitatnya terganggu.

“Ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pohon dan lahan. Di dalamnya ada sebuah ekosistem. Ada satwa liar yang kehilangan rumah, sumber makanan, bahkan kehilangan nyawa. Sebagian merupakan spesies yang dilindungi dan membutuhkan waktu sangat panjang untuk dipulihkan,” ujarnya.

Kholid meminta Kementerian Kehutanan bersama BKSDA memperkuat pemetaan kawasan rawan karhutla, jalur penyelamatan satwa, serta kapasitas tim evakuasi selama masa darurat.

Dia menegaskan, perlindungan biodiversitas harus menjadi bagian integral dari operasi penanggulangan karhutla.

Di sisi lain, Kholid menekankan pentingnya penegakan hukum secara konsisten. Dia mengapresiasi langkah aparat yang telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus pembakaran lahan.

Namun, dia mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan atau pemilik lahan skala kecil.

“Kalau kebakaran terjadi karena kesengajaan, penegakan hukumnya harus mengikuti aliran tanggung jawab sampai ke atas. Jangan hanya menangkap orang yang menyalakan api, tetapi telusuri siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari pembakaran tersebut,” tegasnya.

Apabila ditemukan keterlibatan korporasi atau institusi bisnis, Kholid meminta pertanggungjawaban hukum diterapkan secara tegas.

Dia juga meminta Polri melanjutkan penyidikan berdasarkan bukti yang ada. Sementara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup diminta menggunakan instrumen administratif secara efektif, mulai dari evaluasi hingga penindakan terhadap izin konsesi jika ditemukan pelanggaran.

“Karhutla akan terus berulang jika biaya melakukan pembakaran lebih murah daripada konsekuensi hukumnya. Karena itu penegakan hukum juga merupakan bagian dari strategi pencegahan,” katanya.

Kholid turut mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap penanganan karhutla dan arahan untuk mempercepat respons pemerintah.

Menurutnya, tantangan pemerintah saat ini adalah memastikan arahan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan cepat di lapangan.

“Arahan Presiden sudah jelas. Yang harus kita pastikan sekarang adalah tidak ada jarak antara keputusan di Jakarta dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Dalam penanganan bencana, kecepatan eksekusi sangat menentukan,” ujarnya.

Dia meminta BMKG bersama lembaga terkait terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca ketika kondisi atmosfer memungkinkan. Sistem peringatan dini juga perlu diperkuat untuk mengantisipasi meluasnya titik api.

Dari sisi pembiayaan, Kholid meminta pemerintah memastikan anggaran tanggap darurat dapat segera digunakan BNPB dan BPBD tanpa terhambat prosedur administratif yang berlebihan.

Dukungan anggaran, kata dia, harus diarahkan terutama untuk pemadaman, pelayanan kesehatan, logistik masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan awal wilayah terdampak.

“Dana tersedia bukan tujuan akhir. Ukurannya adalah seberapa cepat masker sampai kepada warga, tenaga kesehatan siap melayani, tim pemadam berada di titik api, dan masyarakat mendapatkan perlindungan,” ujarnya.

Kholid menilai penanganan karhutla membutuhkan satu komando kebijakan yang mampu mengintegrasikan tiga agenda sekaligus, yakni menyelamatkan manusia, melindungi ekosistem, dan menegakkan hukum.

Karena itu, dia mendorong kolaborasi BMKG, Kementerian Kesehatan, BNPB, BPBD, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BKSDA, pemerintah daerah, serta Kementerian Keuangan berjalan secara simultan dan terkoordinasi.

“Kita mendukung penuh pemerintah untuk mengatasi karhutla ini. Sekarang yang dibutuhkan adalah kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil tindakan. Selamatkan warga, lindungi satwa dan hutan kita, serta tindak siapa pun yang terbukti bertanggung jawab. Jangan sampai penanganannya tersendat oleh birokrasi,” pungkas Kholid.