Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania menegaskan keakuratan data penerima manfaat menjadi faktor utama dalam mendukung keberhasilan 29 kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Karena itu, Dini mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) terus melakukan pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkala dengan memanfaatkan teknologi digital serta memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
“Dengan data yang akurat dan terus diperbarui, penyaluran bantuan akan lebih tepat sasaran, meminimalkan tumpang-tindih, serta memastikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan memperoleh haknya,” kata Dini di Jakarta, Kamis (23/7).
Menurut Dini, dari berbagai kebijakan yang telah dicanangkan Presiden Prabowo, program yang paling mendesak adalah yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Di antaranya penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, serta penciptaan lapangan kerja.
Ia mengatakan, Komisi VIII DPR saat ini berfokus memastikan seluruh program perlindungan sosial yang menjadi kewenangan Kemensos benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Komisi VIII juga mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Kami mendorong keterlibatan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengawasi penyaluran bantuan. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran yang dikeluarkan dapat memberikan manfaat nyata dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dini menambahkan, Komisi VIII DPR juga membahas secara mendalam usulan anggaran Kemensos beserta mitra kerjanya untuk memastikan alokasi APBN difokuskan pada program-program yang berdampak langsung terhadap penurunan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain menjamin kecukupan anggaran, DPR juga menekankan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran. Menurutnya, setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas, target yang terukur, serta evaluasi berkala agar pelaksanaannya berjalan efektif.
Di sisi lain, Dini meminta Badan Pusat Statistik (BPS) mempercepat proses penyelarasan dan pembaruan data tanpa birokrasi yang berbelit. Ia juga menekankan pentingnya proses verifikasi dan validasi yang transparan, termasuk membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan koreksi apabila ditemukan data yang tidak sesuai.
“Prinsipnya, anggaran negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif,” tegasnya.
Kamis, 23/07/2026 18:31 WIB
