Anggota DPR: Indonesia Harus Perkuat Diplomasi Hadapi Konflik Timur Tengah

Samrut Lellolsima | Kamis, 23/07/2026 14:59 WIB

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah untuk memperkuat langkah diplomasi di tengah meningkatnya eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Iran, dan Israel.

Menurutnya, konflik tersebut tidak hanya mengancam stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga berpotensi memberikan dampak serius terhadap keamanan dan perekonomian global.

“Konflik antara AS, Iran, dan Israel tidak kunjung reda, bahkan eskalasinya terus meningkat. Ini menjadi keprihatinan yang luar biasa karena berpotensi meluas secara regional bahkan global,” kata Dave dalam forum Dialektika Demokrasi bertema AS-Iran Kembali Memanas, Seberapa Besar Ancamannya Bagi Stabilitas Dunia? di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dave menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dan mempertahankan posisi non-blok di tengah memanasnya situasi geopolitik. Ia menilai seluruh pihak yang terlibat perlu menahan diri dan menghentikan siklus serangan serta aksi balasan melalui jalur diplomasi.

Menurut Politikus Golkar itu, penyelesaian konflik hanya dapat dicapai melalui dialog yang terbuka dengan tetap menghormati hukum internasional. Penggunaan kekuatan militer, kata dia, justru akan memperpanjang konflik tanpa menghadirkan solusi yang berkelanjutan.

“Penyelesaian yang paling tepat adalah menggunakan forum diplomasi, membuka ruang dialog, serta menghormati hukum internasional. Diplomasi tetap menjadi pilihan yang paling realistis untuk menciptakan perdamaian,” ujarnya.

Selain mendorong upaya perdamaian, Dave meminta pemerintah menjalankan kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan konflik.

Pemerintah juga diharapkan menyiapkan langkah antisipatif, termasuk skenario evakuasi apabila situasi keamanan semakin memburuk.

Di sisi lain, Dave mengingatkan konflik di Timur Tengah berpotensi memicu gejolak ekonomi dunia. Kawasan tersebut merupakan pusat produksi sekaligus jalur distribusi energi global sehingga setiap eskalasi berisiko mendorong kenaikan harga minyak dan gas.

Menurutnya, lonjakan harga energi akan berdampak pada meningkatnya biaya transportasi, terganggunya rantai pasok global (global supply chain), hingga menekan daya beli masyarakat.

“Kenaikan harga energi akan berdampak terhadap perdagangan, biaya logistik, dan perekonomian. Jika kondisi ini terus berlangsung, ketidakpastian global dapat memperlambat perdagangan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Dave menjelaskan, Timur Tengah selama ini menjadi kawasan yang sangat sensitif karena menjadi titik temu berbagai kepentingan politik, keamanan, ekonomi, hingga ideologi dari negara-negara besar.

Meningkatnya ketegangan juga dinilai berpotensi memperkuat aliansi pertahanan antarnegara dan mengalihkan perhatian dunia dari berbagai krisis internasional lainnya.

Karena itu, ia menilai Indonesia tidak boleh bersikap pasif. Sebaliknya, Indonesia harus aktif memanfaatkan berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, maupun hubungan bilateral untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai.

“Indonesia tidak perlu berpihak kepada kelompok tertentu, tetapi juga tidak boleh pasif. Kita harus aktif mendorong penyelesaian konflik melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Gerakan Non-Blok, maupun hubungan bilateral dengan negara-negara yang terlibat,” ujarnya.

Dave optimistis peluang terciptanya gencatan senjata masih terbuka selama seluruh pihak memiliki kemauan politik untuk berdialog dan menerima mediator yang netral.

“Diplomasi harus terus dikedepankan. Selama ada kemauan politik dari semua pihak dan tersedia mediator yang dipercaya, peluang untuk mewujudkan gencatan senjata dan perdamaian tetap terbuka,” pungkasnya.