PM Malaysia, Anwar Ibrahim (Foto: AFP)
Kuala Lumpur, Jurnas.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, geram dengan keputusan pemerintah Norwegia yang mencabut lisensi ekspor sistem rudal angkatan laut untuk Angkatan Laut Malaysia.
PM Anwar memperingatkan bahwa langkah sepihak ini dapat merusak kepercayaan terhadap pemasok pertahanan asal Eropa, sebagaimana dikutip dari Associated Press pada Kamis (14/5).
Keberatan tersebut disampaikan langsung oleh PM Anwar melalui panggilan telepon kepada Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, setelah Oslo memblokir pengiriman sistem Naval Strike Missile (NSM) yang diperuntukkan bagi program kapal tempur pesisir (littoral combat ship) Malaysia.
Dalam pernyataan resminya, Anwar menegaskan bahwa Malaysia telah memenuhi setiap kewajiban dalam kontrak tersebut sejak 2018 dengan penuh itikad baik. Dia pun mempertanyakan reliabilitas mitra strategis Eropa jika kontrak yang sudah ditandatangani bisa dibatalkan begitu saja tanpa alasan yang jelas.
"Kontrak yang telah ditandatangani adalah instrumen yang sakral. Itu bukan potongan kertas konfeti yang bisa disebarkan begitu saja secara sembrono. Jika pemasok pertahanan Eropa merasa berhak untuk ingkar janji tanpa hukuman, maka nilai mereka sebagai mitra strategis akan hilang seketika," kata Anwar Ibrahim.
Menteri Pertahanan Malaysia, Mohamed Khaled Nordin, mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah membayar hampir 95 persen dari nilai kontrak saat Oslo memblokir pengiriman tersebut pada Maret lalu.
Pembatalan ini dianggap sangat merugikan karena sistem rudal anti-kapal NSM merupakan komponen krusial dalam upaya modernisasi armada kapal tempur pesisir Malaysia, untuk menjaga kesiapan operasional di kawasan.
Pihak produsen rudal, Kongsberg Defense & Aerospace AS, menyatakan bahwa keputusan lisensi ekspor sepenuhnya berada di tangan otoritas Norwegia. Hingga saat ini, pemerintah Norwegia belum memberikan komentar publik terkait pembatalan tersebut maupun atas pernyataan keras dari Anwar Ibrahim.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah Malaysia kini tengah meninjau opsi hukum dan kemungkinan tuntutan kompensasi atas kerugian yang dialami akibat kegagalan pengiriman senjata tersebut.
