Kapal gas alam cair lewat di Selat Hormuz (Foto: Reuters)
Teheran, Jurnas.com - Iran mulai mengizinkan sejumlah kapal asal China untuk melintasi Selat Hormuz setelah tercapainya kesepakatan mengenai protokol manajemen jalur air tersebut.
Kantor berita semi-pemerintah, Fars, melaporkan pada Kamis (14/5) bahwa langkah ini diambil menyusul permintaan dari Menteri Luar Negeri dan Duta Besar China untuk Iran. Teheran setuju memfasilitasi perjalanan kapal-kapal China sebagai bentuk implementasi dari kemitraan strategis kedua negara.
Laporan ini muncul bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke China. Dalam pertemuan di Beijing, Trump dan pemimpin China Xi Jinping sepakat bahwa Selat Hormuz harus tetap terbuka demi kelancaran aliran energi global.
Sebagai bukti nyata pelonggaran ini, data pelacakan kapal menunjukkan sebuah kapal tangki raksasa (supertanker) milik China yang membawa 2 juta barel minyak mentah Irak berhasil melintasi selat tersebut pada Rabu (13/5) kemarin, setelah sebelumnya tertahan selama lebih dari dua bulan akibat perang.
"Langkah ini mengikuti permintaan resmi dari pihak China, dan Teheran setuju untuk memfasilitasi lintas sejumlah kapal China sejalan dengan kemitraan strategis kedua negara," ujar sumber informasi kepada kantor berita Fars, sebagaimana dikutip dari Reuters.
Sejak dimulainya serangan AS dan Israel pada 28 Februari lalu, Iran telah membatasi secara ketat lalu lintas di Selat Hormuz. Kondisi ini diperparah oleh blokade AS terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang dimulai beberapa hari setelah gencatan senjata disepakati pada awal April.
Krisis di jalur air ini sangat krusial bagi ekonomi dunia karena menjadi jalur transit bagi seperlima pasokan minyak dan gas alam global.
Meski demikian, belum jelas sejauh mana kebijakan baru ini akan mengubah situasi di lapangan secara keseluruhan. Sebelumnya, Iran telah memberikan indikasi bahwa kapal-kapal dari negara netral, terutama yang berafiliasi dengan China, diperbolehkan melintas selama mereka melakukan koordinasi ketat dengan angkatan bersenjata Iran.
Pelonggaran ini dianggap sebagai langkah taktis Iran untuk mempertahankan hubungan ekonomi dengan sekutu utamanya di tengah tekanan militer dan ekonomi dari blok Barat.
