Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim saat KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, Indonesia, pada 6 September 2023. Foto: via Reuters
Cyberjaya, Jurnas.com - Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan bahwa pemerintah siap mempertimbangkan pemotongan gaji menteri jika krisis di Timur Tengah semakin memburuk dan berdampak luas pada ekonomi nasional.
Meski demikian, Anwar menekankan bahwa saat ini gaji para menteri di jajarannya relatif rendah, sebagaimana dikutip dari The Straits Times pada Jumat (17/4).
"Yang terpenting adalah mereka melayani rakyat dengan baik," ujar Anwar.
Anwar juga menegaskan konsistensinya untuk tidak mengambil gaji selama menjabat sebagai Perdana Menteri. Namun, dia menilai upah merupakan hak bagi para menteri selama mereka menunjukkan performa kerja yang baik.
"Bagi saya, tidak ada masalah tidak mengambil gaji. Namun, gaji mereka adalah hak selama mereka berkinerja baik, dan menurut saya itu wajar," dia menambahkan.
Walau begitu, Anwar tidak menutup pintu bagi opsi penghematan anggaran melalui pengurangan pendapatan pejabat negara tersebut. "Jika situasi ekonomi menjadi lebih parah, hal itu bisa dipertimbangkan," kata dia.
Pernyataan ini muncul menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan Malaysia mengikuti langkah serupa yang diusulkan Indonesia sebagai bagian dari kebijakan pengetatan fiskal.
Selain masalah gaji, Anwar mengungkapkan rencana pertemuan dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan, dan Industri (MITI) untuk membahas desakan evaluasi syarat pendirian pabrik kendaraan listrik (EV) di Malaysia.
Hal ini merespons kekhawatiran terkait kebijakan yang dinilai terlalu restriktif bagi investor asing.
Sebelumnya, Anggota Exco Perak, Loh Sze Yee, mendesak pemerintah federal untuk meninjau kembali persyaratan bagi produsen EV. Loh menyatakan bahwa kebijakan yang kaku dikhawatirkan dapat menggerus kepercayaan investor global dan merusak citra investasi Malaysia.
Salah satu fokus utamanya adalah rencana investasi produsen EV asal China, BYD, untuk membangun pabrik completely knocked down (CKD) di Tanjung Malim yang dikabarkan terancam. Menurut Loh, persyaratan ketat tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang bagi kepentingan nasional.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
PM Malaysia Anwar Ibrahim Potong Gaji Menteri Perang AS vs Iran
