Senat Tolak Upaya Demokrat Akhiri Blokade Energi AS di Kuba

Mutiul Alim | Rabu, 29/04/2026 12:50 WIB

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (Foto: Celal Gunes/AA/Anadolu)

Washington, Jurnas.com - Partai Republik di Senat Amerika Serikat menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh Demokrat. Rancangan tersebut sebelumnya bertujuan mewajibkan Presiden Donald Trump mengakhiri blokade energi terhadap Kuba, kecuali jika mendapatkan persetujuan dari Kongres.

Hasil pemungutan suara terhadap resolusi kekuasaan perang (war powers resolution) ini menunjukkan dukungan solid Republik terhadap langkah sepihak Trump dalam menggunakan kekuatan Amerika di berbagai konflik global, termasuk di Venezuela, Iran, dan Kuba.

Dikutip dari Associated Press pada Rabu (29/4), pemungutan suara ini berakhir dengan hasil 51-47 untuk membatalkan resolusi tersebut.

Senator John Fetterman dari Pennsylvania menjadi satu-satunya politisi Demokrat yang mendukung pembatalan, sementara Senator Susan Collins (Maine) dan Rand Paul (Kentucky) menjadi dua politisi Republik yang justru mendukung upaya pembatasan kekuasaan presiden tersebut.

Saat ini, Kuba tengah mengalami krisis air dan pemadaman listrik akibat sanksi AS yang memutus pengiriman minyak dari Venezuela. Pemerintahan Trump terus menekan kepemimpinan Kuba untuk menghentikan represi politik, membebaskan tahanan politik, dan melakukan liberalisasi ekonomi.

Senator Demokrat asal Virginia, Tim Kaine, yang memperkenalkan resolusi tersebut, menyatakan bahwa blokade ini telah memicu krisis kemanusiaan di seluruh Kuba, mulai dari gangguan layanan medis hingga lonjakan harga pangan.

“Argumen saya adalah bahwa di bawah ketentuan resolusi ini, kita sudah terlibat dalam permusuhan dengan Kuba karena kita menggunakan kekuatan Amerika, terutama Penjaga Pantai (Coast Guard), namun juga aset lainnya, untuk melakukan blokade ekonomi yang sangat merusak terhadap negara tersebut,” ujar Kaine.

Pihak Demokrat berpendapat bahwa resolusi ini mendesak guna mencegah potensi Trump meluncurkan kampanye militer terhadap negara kepulauan tersebut. Trump sempat menyatakan bahwa setelah perang dengan Iran, dia akan mengalihkan perhatiannya ke Kuba.

“Amerika Serikat dan Kuba perlu menemukan cara untuk hidup berdampingan secara damai,” kata Senator Demokrat lainnya, Peter Welch.

Di sisi lain, Partai Republik menolak resolusi tersebut dengan alasan teknis bahwa AS tidak sedang terlibat dalam permusuhan fisik secara terbuka dengan Kuba. Senator Rick Scott menuduh Demokrat mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Kuba.

“Presiden Trump melakukan segala yang dia bisa untuk mengembalikan kebebasan dan demokrasi di seluruh Amerika Latin, dan kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk mendukungnya,” kata Scott.