Legislator PKS: Terjadi Ketimpangan Dalam Pengelolaan Mudik 2026

Samrut Lellolsima | Rabu, 15/04/2026 12:05 WIB

Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti perlunya pembenahan menyeluruh dalam sistem transportasi mudik nasional.

Menurut dia, pemerintah belum sepenuhnya mampu menghadirkan kenyamanan optimal bagi masyarakat, meski sejumlah indikator keselamatan menunjukkan perbaikan.

Dalam rapat Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan penyelenggaraan mudik, tercatat jumlah pemudik tahun ini mencapai 147,55 juta orang atau naik 2,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, angka kecelakaan berhasil ditekan sebesar 6,31 persen dengan rasio kecelakaan turun menjadi 23,84 per satu juta perjalanan.

Namun, capaian tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan publik. Data menunjukkan kepuasan masyarakat justru menurun dari 90,9 persen pada 2025 menjadi 85,3 persen pada 2026.

“Terjadi ketimpangan dalam pengelolaan mudik. Pemerintah cukup berhasil dalam aspek keselamatan, tetapi belum optimal dalam menjawab kebutuhan kenyamanan masyarakat,” kata Saadiah dalam keterangannya, Rabu (15/4).

Legislator PKS tersebut, pendekatan penyelenggaraan mudik selama ini masih berfokus pada kelancaran arus dan pengendalian risiko, namun belum menyentuh kualitas pengalaman pemudik secara menyeluruh.

Sejumlah persoalan klasik pun kembali muncul, terutama di titik-titik krusial. Kepadatan di rest area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek menjadi salah satu sorotan, dengan volume kendaraan mencapai sekitar 180 ribu unit.

Kondisi ini memicu antrean panjang hingga meluas ke badan jalan akibat keterbatasan kapasitas parkir dan lemahnya pengaturan lalu lintas keluar-masuk.

Situasi serupa terjadi di Pelabuhan Gilimanuk, di mana antrean kendaraan dilaporkan mencapai 20 hingga 27 kilometer. Saadiah menilai kondisi ini mencerminkan sistem manajemen arus yang masih bersifat reaktif.

“Penanganan sering kali baru dilakukan setelah kemacetan terjadi. Artinya, sistem belum mampu mengantisipasi lonjakan pergerakan secara memadai,” ujarnya.

Di wilayah Sumatra, lonjakan trafik di Tol Trans Sumatra hingga 84 persen turut memunculkan persoalan baru, khususnya pada akses menuju Pelabuhan Bakauheni. Hal ini menunjukkan distribusi arus ke jalur alternatif belum berjalan optimal.

Selain itu, Saadiah juga menyoroti kesenjangan kualitas layanan antara jalan tol dan non-tol. Ia menilai pemerintah cenderung lebih fokus pada pengelolaan jalan tol, sementara kondisi jalan arteri yang digunakan mayoritas masyarakat masih tertinggal.

“Ini mencerminkan adanya ketimpangan infrastruktur. Jalan tol relatif lebih terkelola, tetapi jalan non-tol justru menjadi sumber utama keluhan masyarakat,” katanya.

Persoalan lain yang tak luput dari perhatian adalah kenaikan harga tiket pesawat selama periode mudik. Meski secara resmi kenaikan berada di kisaran 9 hingga 13 persen, masyarakat di lapangan merasakan lonjakan yang lebih tinggi, dipicu oleh kenaikan harga avtur, fuel surcharge, serta keterbatasan kapasitas penerbangan.

“Ini menyangkut keadilan akses. Negara harus hadir memastikan transportasi tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Saadiah menilai kondisi tersebut menunjukkan belum sinkronnya kebijakan regulasi dengan realitas di lapangan, yang berdampak pada daya beli masyarakat.

Sebagai langkah perbaikan, ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan komprehensif, mulai dari penguatan sistem manajemen berbasis teknologi, peningkatan kualitas jalan non-tol, hingga integrasi moda transportasi darat, laut, dan udara secara lebih efektif.

Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem penyeberangan serta pengendalian harga tiket, khususnya di sektor penerbangan.“Ke depan, mudik tidak hanya soal kelancaran arus, tetapi juga harus menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.