Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani angkat bicara soal rencana usulan pemberian gelar pahlawan terhadap Presiden Ke-2 RI, Soeharto.
Menurut dia, usulan tersebut perlu dicermati dengan teliti. Termasuk, rekam jejak masa lalu yang bersangkutan.
"Karena ini penting, ya harus dicermati rekam jejaknya dari dari masa lalu sampai sekarang," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).
Selain itu, Politikus PDIP ini menilai, pemerintah juga perlu mengkaji keperluan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan mencermati waktu yang tepat.
"Namun, ya hal itu tentu saja tentu harus dikaji dengan baik dan cermat," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial mengusulkan sebanyak 40 nama tokoh untuk mendapat gelar pahlawan nasional, termasuk aktivis buruh perempuan asal Nganjuk, Jawa Timur, Marsinah.
Selain Marsinah, Presiden Ke-2 RI Soeharto dan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), tokoh lain yang diusulkan, antara lain ulama asal Bangkalan Syaikhona Muhammad Kholil, Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri, K.H.
Kemudian Muhammad Yusuf Hasyim dari Tebuireng, Jombang, Jenderal TNI (Purn) M. Jusuf dari Sulawesi Selatan, serta Jenderal TNI (Purn) Ali Sadikin dari Jakarta (mantan Gubernur Jakarta).
