Menteri PPPA Dorong Penguatan Literasi Keuangan Perempuan

Agus Mughni | Rabu, 15/10/2025 02:12 WIB

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi (Foto: Kementerian PPPA)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan untuk membangun kemandirian perempuan, khususnya di sektor bisnis.

Menteri PPPA mengatakan, hal ini sejalan dengan delapan (8) misi utama Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, yaitu memperkuat kesetaraan gender menuju Indonesia Emas 2045.

“Literasi keuangan bukan hanya tentang angka dan perhitungan, tetapi tentang kemandirian, keberanian, dan masa depan. Populasi perempuan yang mencakup hampir setengah populasi Indonesia memiliki peran krusial dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Arifah dalam siaran pers, Selasa (14/10).

Menteri PPPA menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2024, 64,5% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia dikelola oleh perempuan, yang berkontribusi sekitar 61% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Nasional.

Dia menyampaikan PDB Indonesia dapat meningkat hingga 9% pada 2030 jika perempuan memiliki hak dan peluang yang sama dalam pembangunan. Kesetaraan gender dalam ekonomi juga dapat menurunkan angka kemiskinan hingga 25%.

Menteri PPPA menyoroti indeks keuangan perempuan yang mencapai angka 80,28%, sedikit di bawah laki–laki 80,73% berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat hingga daerah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi dan profesional, media massa, serta masyarakat luas untuk membangun ekosistem pemberdayaan ekonomi perempuan yang inklusif, adil, berkelanjutan, dan terlindungi dari kekerasan.

“Melalui berbagai program dan kolaborasi lintas sektor, Kemen PPPA telah melakukan beberapa insiatif, seperti Pelaksanaan Strategi Nasional Keuangan Inklusi Perempuan (SNKI-P) dan pembentukan Koalisi Inklusi Keuangan Digital Perempuan. Kami juga melakukan program pelatihan kewirausahaan, penguatan kapasitas usaha, dan mentoring bisnis bagi perempuan pelaku UMKM di berbagai daerah," ujar dia.

"Selain itu, kami juga telah menyusun Policy Note on Financial Inclusion dalam Forum G20 Empower Working Group (EWWG) Afrika Selatan 2025 dan mendorong kerja sama lintas sektor dalam perlindungan konsumen berperspektif gender, khususnya menghadapi risiko pinjaman daring dan praktik keuangan yang eksploitatif,” tutup Menteri PPPA.