Anggota DPR RI Azis Subekti. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Azis Subekti menegaskan Gubernur Bank Indonesia (BI) definitif pengganti Perry Warjiyo harus mampu menjaga independensi dan kredibilitas bank sentral, sekaligus memastikan kebijakan moneter mendukung peningkatan produktivitas nasional.
Menurut dia, proses transisi kepemimpinan di BI harus tetap menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar terhadap independensi lembaga tersebut.
“Prioritas dalam transisi kepemimpinan Bank Indonesia adalah menjaga kepercayaan publik dan pasar bahwa independensi serta kesinambungan kebijakan moneter tetap terpelihara,” kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7).
Pemerintah sebelumnya telah menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI karena alasan pribadi. Untuk sementara, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti ditunjuk sebagai pejabat Gubernur BI hingga gubernur definitif ditetapkan.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum menentukan calon pengganti Perry Warjiyo karena surat pengunduran diri tersebut baru diterima pemerintah pada Minggu (26/7).
Azis menilai penunjukan Gubernur BI yang baru memiliki arti strategis karena dilakukan di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, perubahan rantai pasok dunia, perkembangan teknologi, hingga persaingan investasi yang semakin ketat.
Karena itu, ia menegaskan gubernur definitif harus tetap memprioritaskan stabilitas nilai rupiah, pengendalian inflasi, stabilitas sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan.
Namun demikian, stabilitas tersebut, menurut Azis, harus menjadi fondasi bagi tumbuhnya investasi produktif, industri bernilai tambah, peningkatan daya saing nasional, serta penciptaan lapangan kerja.
“Stabilitas bukan tujuan yang selesai pada dirinya sendiri. Bagi negara yang sedang melakukan transformasi ekonomi, stabilitas merupakan titik berangkat untuk meningkatkan produktivitas,” ujarnya.
Azis menegaskan orientasi pada peningkatan produktivitas tidak berarti memperluas mandat Bank Indonesia ataupun menjadikan bank sentral sebagai pelaksana pembangunan.
Menurut dia, BI tetap harus menjalankan kewenangannya secara profesional, berbasis data, dan bebas dari kepentingan politik jangka pendek.
Lebih lanjut, Azis menilai Indonesia membutuhkan orkestrasi kebijakan antara sektor moneter, fiskal, industri, sektor riil, pengembangan teknologi, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Orkestrasi kebijakan tidak sama dengan subordinasi. Setiap lembaga tetap menjalankan mandat dan mempertahankan independensinya, tetapi seluruhnya bergerak menuju peningkatan kapasitas produktif bangsa,” katanya.
Ia menambahkan, bauran kebijakan BI di bidang moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan harus mampu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pembiayaan sektor-sektor produktif.
Azis mengingatkan, Bank Indonesia sendiri sebelumnya telah menegaskan bahwa kebijakan serta ketersediaan likuiditas dalam sistem keuangan harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha, petani, pedagang, perajin, wirausaha muda, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Karena itu, ia berharap Presiden memilih figur yang memiliki integritas, kompetensi teknokratis, pengalaman menghadapi gejolak ekonomi, serta komitmen kuat menjaga independensi bank sentral.
“Figur yang dipilih harus mampu menjaga kepercayaan sekaligus memastikan stabilitas ekonomi menjadi fondasi peningkatan produktivitas nasional,” tutup Azis.
Minggu, 26/07/2026 10:05 WIB
