Minggu, 19/04/2026 18:16 WIB

DPR: Vaksin Berbayar Bukti Pemerintahan Jokowi Inkonsisten Dalam Regulasi





Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. (Foto: Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan Pemerintah melalui Kimia Farma memberikan layanan vaksinasi mandiri berbayar dalam program Vaksin Gotong Royong mendapat kritik pedas dari masyarakat. Program ini dinilai bertentangan dengan janji presiden yang akan menggratiskan vaksin untuk seluruh rakyat Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis dengan rakyatnya melalui program vaksinasi gotong royong individu yang berbayar. 

"Kami minta agar pemerintah hendaknya tidak berbisnis dengan rakyat di tengah pandemi yang semakin berat ini," kata Kurniasih kepada wartawan, Senin (12/7). 

Menurutnya, kebijakan vaksinasi berbayar membuktikan pemerintah inkonsisten dalam regulasi. Sebab, sebelumnya, program vaksinasi gotong royong ditanggung oleh perusahaan dan diberikan secara gratis untuk para pegawai perusahaan. 

"Kami beri catatan pemerintah sering sekali berubah regulasi, sehingga sekarang muncul vaksin berbayar," tegas Kurniasih. 

Politisi PKS ini berharap, Presiden Joko Widodo konsisten pada kebijakan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat, bukan malah memunculkan opsi vaksin berbayar. 

Kurniasih juga mengingatkan pemerintah untuk fokus mencapai target satu juta vaksin per hari secara konsisten. 

Menurutnya, pemerintah semestinya fokus pada program vaksinasi nasional dengan mendatangi langsung masyarakat, memperbanyak tenaga vaksinator, serta menambah kuota vaksin di daerah-daerah. 

"Tantangan vaksinasi gratis kita banyak sehingga adanya vaksinasi berbayar bisa memengaruhi program vaksinasi nasional. Fokus pada target vaksinasi nasional yang masih banyak perlu perbaikan," tandas Kurniasih. 

Pemerintah melalui PT Kimia Farma Tbk menyelenggarakan program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu mulai 12 Juli 2021. 

Harga pembelian vaksin dalam program ini sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. 

Dengan demikian, untuk setiap satu dosis penyuntikan vaksin, peserta harus mengeluarkan Rp 439.570.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi IX DPR PKS Kurniasih Mufidayati Vaksin Berbayar Covid-19 Kimia Farma




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :