Iradat Ismail, Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) / Mantan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara
Jakarta, Jurnas.com - Jaringan Pemuda Indonesia (JAPI) meminta pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meninjau ulang usulan Penataan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi yang diajukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Koordinator Nasional (Kornas) JAPI Iradat Ismail mengatakan, banyak persoalan yang belum tuntas di level akar rumput, sehingga jika penataan Ibu Kota Khusus Sofifi ini dipaksakan dapat memicu gesekan sosial masyarakat.
"Pemerintah Provinsi Maluku Utara ketika melakukan pengusulan penataan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi itu secara sepihak dan tidak melibatkan komponen stekholder yang lain," ungkap Iradat.
Salah satu inisiator Forum Alumni Pelajar Islam Indonesia (FAPII) ini menyebut Pemprov Maluku Utara hanya main caplok wilayah untuk dimasukkan ke kawasan khusus ibukota, tanpa melihat fakta sosiologis.
"Mereka memasukkan wilayah yang secara geografis sangat jauh dengan Sofifi, lalu ditarik ke kawasan itu. Misalnya kecamatan yang berada di daerah Halmahera Barat pun dimasukkan," kata Iradat.
Anehnya, lanjut Iradat, kecamatan yang secara historis, sosiologis, dan geografis memiliki kedekatan dengan Sofifi malah tidak dimasukkan, yaitu Kecamatan OBA dan OBA Selatan.
"Padahal OBA dan OBA Selatan ini satu kesatuan historis dan geografis dengan Sofifi. Jadi kami meminta agar Presiden dan Mendagri jangan tergesa-gesa untuk mengeluarkan kepres terkait Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi," tandas Iradat.
Iradat yang juga mantan Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Maluku Utara menegaskan, persoalan ini belum selesai.
"Kami melihat uslan penataan Kawasan Khusus Ibu Kota Sofifi masih prematur, tanpa kajian yang mendalam," tuntas Iradat.
KEYWORD :Ibu Kota Sofifi Iradat Ismali Kornas JAPI Maluku Utara
