Kasus Dahlan, Aparat Hukum Diminta Bebas Intervensi

Jakarta - Aparat penegak hukum diminta adil, transparan, independen tanpa kepentingan apapun, termasuk kepentingan penguasa dalam menangani perkara yang menyeret mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Anggota Komisi III DPR, Didik Mukrianto mengatakan, aparat penegak hukum, baik polisi maupun jaksa dalam menjalankan tugasnya harus memisahkan fungsi sebagai pengemban amanat eksekutif maupun sebagai aparat penegak hukum.

"Ketika mengambil porsi aparat penegak hukum mereka harus melepaskan baju-baju kekuasaan. Baju-baju dimana mereka membebaskan diri dari intervensi pihak manapun termasuk dari eksekutif," kata Didik, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/10).

Hal itu menanggapi, pernyataan Dahlan Iskan, dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa ia memang sedang diincar oleh penguasa. Namun saat itu Dahlan tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan penguasa tersebut.

Menurutnya, siapapun juga di dalam konteks memimpin negara ini harus menjunjung tinggi hukum dan memperlakukan hukum sesuai norma dan prinsip yang berlaku.

"Penegakkan hukum harus digantungkan pada kepentingan hukum sendiri dan keadilan. Penegakkan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tidak tebang pilih transparan independen tanpa kepentingan apapun, termasuk kepentingan kekuasaan," tandasnya.

KEYWORD :

Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Jurnas.com

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun