Veto AS Soal Yerusalem, Indonesia Harus Masuk DK PBB

Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat (AS) kembali menuai kecamanan usai mengeluarkan hak veto dalam sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Senin (18/12). Sidang tersebut untuk membalikkan keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, veto yang dilakukan oleh AS terhadap darft resolusi menolak Yerusalem sebagai ibukota Israel, menunjukkan semakin gamblang bahwa di PBB itu kekuatannya tidak imbang.

"Ada kekuatan yang selalu melawan agenda masyarakat internasional untuk menciptakan perdamaian yang sesungguhnya," kata Fahri, ketika dihubungi, Jakarta, Selasa (19/12).

Kata Fahri, ada peluang bagi Indonesia untuk terlibat secara lebih dalam melakukan reformasi terhadap keanggotaan PBB, khususnya Dewan Keamanan (DK). Dimana, Indonesia harus mengajukan proposal tentang negara-negara baru yang harus menjadi anggota DK PBB.

"Seharusnya klaim negara muslim terbesar di dunia ini, dapat menyebabkan masuknya Indonesia ke dalam atau menjadi anggota tetap DK PBB. Karena dengan itu, maka umat Islam itu akan selalu punya wakil," tegasnya.

Tapi, kata Fahri, pertanyaannya adalah apakah Indonesia siap berteriak sekeras itu. Seharusnya Indonesia lebih berani berteriak menyuarakan ketidakadilan global yang sekarang menyebabkan konflik dimana-mana di seluruh dunia.

"Peluang ini harus ditangkap, daripada kita melakukan diplomasi kecil-kecilan yang tidak akan merubah wajah dunia. Lebih baik kita melakukan suatu diplomasi lompatan yang menyebabkan Indonesia punya peran yang besar dihari-hari mendatang," kata Fahri.

Diketahui, sebanyak 14 anggota dewan memilih resolusi yang diusulkan oleh orang Mesir, yang tidak secara khusus menyebutkan Amerika Serikat atau Trump. Namun, ia mengungkapkan penyesalan mendalam atas keputusan baru-baru ini mengenai status Yerusalem.

"Apa yang kita saksikan di sini di DK PBB adalah sebuah penghinaan. Ini tidak akan dilupakan," kata Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley setelah pemungutan suara.

"Ini adalah veto pertama yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat selama lebih dari enam tahun," Haley menambahkan, dilansir dari Reuters, Selasa (19/12)

"Fakta bahwa hak veto ini sedang dilakukan untuk membela kedaulatan Amerika dan untuk membela peran Amerika dalam proses perdamaian Timur Tengah, bukan justru sumber rasa malu bagi kita. Ini mempermalukan DK PBB," sambungnya.

KEYWORD :

Donald Trump Palestina Israel DPR

Tak Sengaja Tertangkap, Para Nelayan Berusaha Melepas Kembali Paus ke Laut

Balita Hipotermia saat Naik Gunung Ungaran Bersama Orang Tuanya

Tak Sengaja Tarik Gas Motor, Bapak dan Anak Hampir Terlindas Kereta Api

Kader Partai Nasdem Demo di Depan Kantor Tempo

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini