Setya Novanto
Jakarta - Partai Golkar membantah minta Presiden Jokowi membatalkan pencekalan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen Imigrasi mencekal Setnov dalam kasus korupsi e-KTP.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan, sebagai tindakan blunder jika Golkar meminta Presiden Jokowi untuk mengevaluasi pencekalan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu."Terlalu bodoh (Golkar) kita meminta," kata Idrus, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/4).Sebab, kata Idrus, Presiden Jokowi punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi serta tidak akan mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK.Baca juga :
Pemerintah Wajib Laksanakan Rekomendasi DPR Soal Evaluasi MBG Hingga Penyelesaian Konflik Agraria
Idrus menjelaskan, partai berlambang pohon beringin itu hanya ingin meminta agar pemerintah menjelaskan alasan pencekalan terhadap Setnov."Jadi kita memohon penjelasan seperti apa dan itu nanti di sini ada kajian Komisi III, nanti akan kita lihat," tegasnya.
Pemerintah Wajib Laksanakan Rekomendasi DPR Soal Evaluasi MBG Hingga Penyelesaian Konflik Agraria
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPR Setnov Dicegah ke Luar Negeri















