Logo KPK
Jakarta, Jurnas.com - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah empat lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka penyidikan kasus dugaan korupsi di Pemkot Bima, Kamis (31/8).
Lokasi dimaksud yaitu kantor pihak swasta di Jalan Karantina Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jalan Gajah Mada Kota Bima; rumah kediaman pihak terkait di Jalan Muhajir Kota Bima; dan rumah kediaman pihak terkait lainnya yang berada di Perumahan BTN Gilipanda.
"Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan lanjutan di wilayah Bima, NTB," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (1/9).
Dari lokasi tersebut, penyidik KPK menemukan dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan kasus
"Ditemukan berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga dapat menerangkan adanya perbuatan pidana dari Tersangka perkara ini," kata Ali.
"Analisis dan penyitaan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan," imbuhnya.
Seperti diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di Pemkot Bima.
KPK dikabarkan sudah menetapkan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, KPK belum mengumumkan secara resmi identitas dari para tersangka maupun kontruksi kasus ini.
Pengumumkan secara resmi akan dilakukan KPK setelah adanya proses penahanan para tersangka. Hal ini sebagaiaman kebijakan KPK era Firli Bahuri.
Adapun atatus tersangka M Lutfi juga tertuang dalam surat panggilan pemeriksaan KPK terhadap Kepala Dinas (Kadis) Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima, Muhammad Amin.
Dalam surat panggilan pemeriksaan KPK yang beredar, Amin dipanggil KPK pada Jumat, 25 Agustus 2023. Dia diperiksa sebagai saksi terkait penyidikan kasus yang menjerat M Lutfi.
KEYWORD :KPK Wali Kota Bima Korupsi Pemkot Bima Muhammad Lutfi
