Minggu, 19/04/2026 19:03 WIB

MK Surati Presiden agar Patrialis Dipecat Sementara

Redaksi | Kamis, 26/01/2017 19:55 WIB






Mahkamah Konstitusi akan membentuk mahkamah kehormatan MK melalui rekomendasi Dewan Etik.

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK)

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) segera mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memecat Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang dicokok dalam perasi Tangkap Tangan (OTT)  KPK, Rabu malam (26/1/2017). Pemecatan sementara itu dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan majelis kehormatan yang akan dibentuk MK menyikapi kasus hukum yang dihadapi anggotanya tersebut.

"Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim Konstitusi yang bersangkutan kepada Presiden," ujar Ketua MK Arief Hidayat di gedung MK, jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).

Dijelaskan Arief, Mahkamah Konstitusi akan membentuk mahkamah kehormatan MK melalui rekomendasi Dewan Etik. Hanya saja, kata dia, keputusan MK tersebut masih menunggu kepastian status Patrialis sendiri di KPK.

"Majelis Kehormatan MK yang keanggotaannya berjumlah 5 orang," ungkapnya.

Seperti diketahui, Patrialis Akbar dikabarkan ditangkap dalam sebuah upaya suap di sebuah kos-kosan elit di kawasan Jakarta Barat, Rabu malam (25/1/2017). Dari kabar yang beredar, Patrialis digelandang KPK bersama 9 orang lainnya yang diantaranya seorang perempuan.

KEYWORD :

OTT Suap MK Presiden Jokowi




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER