Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo membuak kegiatan Pendampingan Kolaboratif untuk Memperkuat Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, di Hotel Mercure Tangerang BSD City, Selasa (11/10).
JAKARTA, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berancana Nasional (BKKBN), menggelar kegiatan "Pendampingan Kolaboratif untuk Memperkuat Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting", di Hotel Mercure Tangerang BSD City, Selasa (11/10).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dengan target yang harus dicapai sebesar 14 persen di tahun 2024.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, yang membuka kegiatan ini mengapresiasi dukungan Wakil Presiden (Wapres), Ma`ruf Amin (Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting, Red), kementerian, dan lembaga dalam mempercepat penurunan stunting.
Rakornas Percepatan Penurunan Stunting 2024 Bahas Refleksi Hingga Luncurkan Layanan Digital
"Komitmen yang dirasakan di dalam Tim Percepatan Penurun Stunting (TPPS) di bawah arahahan Wapres melalui Sekretariat Wapres, kami rasakan cukup kuat. Untuk itu, kami berterima kasih," kata Hasto.
Hasto juga mengatakan, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga memberikan peran konvergensi yang sangat baik dalam percepatan penurunan stunting.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
"Dukungan-dukungan kebijakan penguatan peran BKKBN di dalam menyusun data keluarga untuk melakukan irisan sasaran bantuan ini menjadi kebijkan-kebijakan yang sangat mendukung percepatan penurunan satunting," tutur Hasto.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), lanjut Hasto, juga memberikan dampak yang luar biasa dalam percepatan penurunan stunting. Salah satunya melalui kompetisi delapan aksi konvergensi.
"Ini adalah bentuk komitmen yang kita rasakan baik dari Setwapres, Kemenko PMK, dan Kemendagri," ungkap mantan bupati Kulon Progo itu.
"Begitu juga dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), komitmen yang kami rasakan adanya Permendes dana desa yang secara rinci diberikan untuk sasaran stunting," tambahnya.
Bukan hanya itu, Hasto juga mengapresiasi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Badan Pangan Nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka membangun sinergitas percepatan penurunan stunting.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN Pusat, Tavip Agus Rayanto mengatakan, kementerian dan lembaga mempunyai fungsi yang sama dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Mereka juga punya orang-orang di lapangan. Nah, kita antara komponen-komponen yang ada kita konvergensikan, visinya kita samakan biar tidak jalan sendiri-sendiri. Karena bagaimana pun sisa waktu tinggal 2 tahun ini kita butuh kerja gotong royong," tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres, Suprayoga Hadi optimistis target penurunan angka prevalensi stunting hingga 14 persen bisa tercapai pada 2024 mendatang.
"Kita optimistis karena sekarang sudah punya Perpres dan rencana aksi. Duku nggak punya, makanya penurunan hanya sekitar 2 persen setahunnya. Nah sekarang kita targetkan bisa 3,5-5 persen setahunnya," tegasnya.
Ia mengatakan, Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI) yang disusun BKKBN menjadi gaide books untuk menurunkan stunting secara terukur ke depan.
"Jadi semuanya sudah ada dalam indikator capaian yang sudah di tepatnya di dalam Pepres maupun di dalam RAN-PASTI. Itu lebih terukur dan memonitornya lebih enak," ujarnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
BKKBN Konvergensi Hasto Wardoyo Percepatan Penurunan Stunting Suprayoga Hadi
