Nagara Institute, gelar Webinar bahas Pilkada Serentak 9 Desember 2020
Jakarta, Jurnas.com - Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal mengingatkan, Pilkada Serentak 9 Desember 2020 harus dimanfaatkan untuk membenahi Demokrasi agar melahirkan pemimpin daerah terbaik.
Akbar Faizal pun mewanti-wanti, agar Partai Politik jangan menjadikan Pilkada sebatas perebutan kekuasaan, lantas menjauhi makna hakikinya sebagai upaya mencari pemimpin daerah yang melayani rakyat.
"Catatan pilkada bangsa ini menunjukkan pesta suara rakyat ini semata menghasilkan produk politik dengan parpol sebagai aktor utama, namun menjauhi tujuan hakiki pelaksanaan proses demokratlsasi itu sendiri," ujar Akbar dalam introduction jelang Webinar (diskusi online) bertema Mengapa Kita Butuh Kepala Daerah yang akan digelar Sabtu (20/6/2020) pukul 13.00-15.30 WIB.
Webinar menyongsong Pilkada Serentak 9 Desember 2020 yang digelar Nagara Institute ini menghadirkan Mendagri Tito Karnavian, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Calon Gibernur Kalsel Denny Indrayana, Bawaslu/DKPP Afifuddin, Sekjen PPP Arsul Sani, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai gelora Fahri Hamzah, dan Sosiolog Imam Prasodjo.
Akbar menyebut banyak kekecewaan publik pada sosok figur yang diusung partai politik sebagai calon kepala daerah. Hal ini berakibat pada hilangnya kepercayaan publik terhadap parpol, bahkan terhadap para penyelenggara negara.
Bagi NAGARA INSTITUTE, jelas Akbar, Pilkada 9 Desember 2020 adalah momentum untuk menunjukkan keseriusan dalam penyiapan dan distribusi para pengelola negara, terutama pada tingkat lokal. Sebab rakyat berharap mendapat layanan dan sentuhan secara paripurna dari pemimpin daerah.
Belajar dari pengalaman, kata Akbar, para pemimpin lokal justru hanya mencatatkan kontroversi-kontroversi yang tak berhubungan langsung dengan tupoksinya.
"Paling dekat, misalnya pimpinan daerah semata mengutak-atik pergerakan posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kental dengan aroma balas jasa sekaligus balas dendam politik," ungkapnya.
Maka, lanjut Akbar, di saat sebuah daerah mencatatkan prestasi, publik pun terpana sebab tak yakin ada yang mampu melakukannya.
Belum lagi jika menilik data kepala daerah yang teserat kasus korupsi. Dalam catatan NAGARA INSTITUTE, kata Akbar, sejak KPK berdiri pada Desember 2002 lalu, telah memproses 119 kepala daerah dari 24 provinsi yang tersandung kasus korupsi. Sebuah angka yang lebih dari cukup untuk meyakini bahwa problem terjadi secara serius.
Akbar juga mengatakan, tolak ukur mutakhir terkait kualitas pimpinan daerah juga bisa dilihat dari penanganan pandemi Covid 19. Alih-alih mencari cara setidaknya membantu pemerintah pusat yang kesulitan menangani Covid-19, justru yang terdengar banyak pemimpin lokal hanya beralih fokus pada utak-atik anggaran penanganan Covid-19.
"Inilah yang menjadi alasan Presiden `mengancam` untuk menggugat mereka yang menyalahgunakan dana penanganan Covid," ujarnya.
Akbar sendiri menemukan contoh daerah yang cukup baik dalam penanganan Covid-19. Ia menyebut Jawa Tengah pada tingkat Provinsi atau Kabupaten Soppeng di Sulawesi Selatan yang dinilai sigap dalam penanganan Covid-19, serta menunjukkan kualitas pemimpin lokalnya.
Untuk itu, Akbar menyampaikan bahwa NAGARA INSTITUTE akan menyelenggarakan Webinar sebagai bagian dari upaya penyadaran tentang kebutuhan yang sepatutnya pada para pemimpin lokal melalui Pilkada serentak.
Nagara Institute Akbar Faizal Pilkada Serentak 9 Desember 2020
