Presiden Rusia, Vladimir Putin
Moskow, Jurnas.com - Pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang ingin amandemen Konstitusi buat pihak oposisi berang dan menentang niatan itu dengan menggelar demonstrasi besar-besaran.
Pihak oposisi pemerintah Rusia menentang karena menilai langkah itu mengarah pada keuntungan bagi Putin agar bisa menjabat seumur hidup.
"Masyarakat membutuhkan sebuah unjuk rasa yang besar dan sungguh-sungguh," kata seorang politisi oposisi, Ilya Yashin, yang menganggap bahwa amendemen konstitusi sama saja dengan pergerakan menuju "memerintah selamanya".
Usulan Putin kemudian membuat Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengundurkan diri dari jabatan di pemerintahan.
"Unjuk rasa ini nantinya akan menjadi sebuah aksi protes politik, dengan tujuan utama menyerukan pergantian kekuasaan serta menentang perebutan kuasa," ujar Yashin, seraya menambahkan aksi tersebut akan digelar pada 29 Februari 2020 di ibu kota Moskow.
Yashin menyebut bahwa rencana unjuk rasa itu, dengan izin dari pemerintah Moskow yang akan segera ia urus, mendapat dukungan dari berbagai kelompok antipemerintahan, salah satunya Yayasan Antikorupsi milik politisi oposisi Alexei Navalny.
Putin sendiri mendominasi dunia politik Rusia, baik itu sebagai presiden maupun sebagai perdana menteri untuk dua dekade terakhir.
Usulan Putin terhadap konstitusi yang perlu mendapat persetujuan nasional dengan jalan pemungutan suara yang masih belum mempunyai rencana waktu spesifik itu hingga saat ini belum memicu aksi massa besar-besaran.
Sebuah unjuk rasa yang dilakukan oleh lebih dari seribu orang pada Minggu (19/1/2020) di Moskow, disebut oleh para pengkritik pemerintahan sebagai protes melawan usulan perubahan konstitusi, namun banyak demonstran justru mengangkat isu lain.
KEYWORD :Vladimir Putin rusia konstitusi oposisi
