Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Foto: AP)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota parlemen Demokrat memberikan batas waktu terakhir pada tanggal 23 April kepada otoritas pajak untuk menyerahkan pengembalian pajak Presiden Donald Trump, yang menurut Menteri Keuangan Steven Mnuchin sedang dipertimbangkan oleh pemerintah.
Demokrat telah memanfaatkan masalah pajak Presiden Trump yang dirahasiakan sejak mengambil alih Dewan Perwakilan Rakyat, mengutip undang-undang yang tidak banyak diketahui yang memungkinkan Kongres untuk meninjau pengembalian siapa pun untuk melakukan penyelidikan.
"Saya sadar bahwa ada kekhawatiran tentang permintaan saya dan wewenang Komite," kata Ketua Komite Ways and Means, Richard Neal dalam sebuah surat kepada Komisaris Layanan Penghasilan Internal Charles Rettig setelah tenggat waktu 10 April awal berlalu dilansir RTE.
Pada Rabu, Mnuchin mengatakan Departemen Keuangan menangani permintaan tersebut dan bahwa tenggat waktu yang ditetapkan untuk tanggal tersebut akan terlewatkan, dengan alasan kemungkinan masalah konstitusional.
Namun kemarin, dia mengatakan pemerintah akan merespons dengan batas waktu yang direvisi.
"Saya yakin kami akan merespons dengan tenggat waktu itu, tidak akan membuat komitmen sebelum waktunya apakah kami akan dapat menyimpulkan tinjauan hukum dengan tenggat waktu itu," kata Steven Mnuchin. "Kami memiliki orang-orang yang mengerjakannya dengan rajin."
Menyebut tenggat waktu baru Richard Neal sebagai tanggal "sewenang-wenang", Mnuchin mengatakan permintaan Demokrat dapat menetapkan preseden besar dalam berpotensi memobilisir IRS.
Donald Trump selama kampanye presiden 2016
Presiden Trump berpendapat bahwa ia tidak dapat melepaskan SPT karena mereka sedang diaudit, tetapi IRS mengatakan ini bukan halangan untuk pembebasan mereka.
"Ini bukan fungsi IRS, Departemen Keuangan atau Keadilan yang tepat untuk mempertanyakan atau menebak motivasi Komite atau penentuan yang masuk akal mengenai perlunya pengembalian pajak yang diminta dan informasi pengembalian," kata Neal.
"Kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan Komite dengan pengembalian pajak dan informasi pengembalian tidak berdasar."
KEYWORD :Donald Trump Amerika Serikat
