Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Federica Mogherini (Foto: Financial Tribune)
Tripoli - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini menyambangi ibukota Libya, Tripoli, pada Sabtu untuk membuka kembali keduatan dan misi bantuan perbatasan blok tersebut.
"Kembalinya kehadiran diplomatik UE di Libya akan semakin memperkuat kerjasama dengan pemerintah, pemerintah lokal dan PBB," kata Uni Eropa dalam sebuah pernyataan, dilansir Arab News, Minggu (15/7).
UE merelokasi delegasinya Libya ke ibukota Tunisia, Tunis tahun 2014 menyusul pemberontakan tahun 2011 yang menggulingkan dan menewaskan diktator Muammar Qaddafi.
Dalam lawatan tersebut, Mogherini bertemu kepala Pemerintahan Perdana Menteri Persetujuan Nasional Libya, Fayez Al-Sarraj dan Menteri Luar Negeri Mohamed Al-Taher Siala, bersama utusan PBB untuk Libya Ghassan Salame
Eropa ingin sekali melihat kembalinya stabilitas ke Libya untuk membantu membendung arus migran yang membuat perjalanan berbahaya melintasi Mediterania dari Afrika Utara.
Tekan Serbia, Uni Eropa: Pilih Kami atau Rusia
Para pemimpin Libya yang bersaing menyetujui kesepakatan yang diperantarai Perancis pada Mei untuk mengadakan pemilihan pada akhir tahun ini, tetapi skeptisisme tetap tinggi mengenai apakah pemungutan suara dapat dilakukan.
Mogherini menyatakan kembali dukungan UE untuk proses politik Libya, dalam kerangka yang disediakan oleh PBB, termasuk persiapan untuk pemilihan.
Bersama dengan Sarraj, ia juga membahas pelatihan penjaga pantai Libya dan mengamankan perbatasan darat negara itu, pernyataan UE menambahkan.
Libya adalah titik transit utama bagi ribuan migran Afrika yang berusaha mencapai pantai Eropa. Pemerintah yang didukung internasional di Tripoli menadapat menetangan dari pemerintahan saingan di timur yang didukung oleh Khalifa Haftar.
Mogherini mengatakan kepada Sarraj bahwa ia "lega" krisis minyak baru-baru ini telah diselesaikan, kata GNA dalam sebuah pernyataan.
Libya pada Rabu memulai kembali ekspor dari Eastern Oil Crescent, setelah pengiriman dihentikan selama lebih dari dua minggu, karena kebuntuan antara pemerintah yang bersaing.
KEYWORD :Uni Eropa Libya
