Lingkaran Wanita Muslim Nigeria Kecam Peredaran Boneka Seks

Jakarta - Pertemuan siswa Muslim wanita di Politeknik Negeri Lagos, bersama dengan pemerintah Zambia dalam Program Pencerahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2018 mengecam boneka seks. Mereka meyebut temuan tersebut tidak berguna.

Acara yang diselenggarakan oleh Lingkaran Mahasiswa Muslim Nigeria menegaskan bahwa wanita memiliki peran lebih penting dalam keluarga dan masyarakat dari objek seks.

Baseerah Majekodunmi, yang memimpin acara tersebut, mengomentari masalah ini dan menegaskan bahwa wanita saat ini semakin dianggap sebagai objek belaka.

"Wanita abad ke-21 mengalami banyak ejekan di masyarakat, dan itu sangat mempengaruhi kedudukan sosialnya. Ia dipandang sebagai objek seks, hanya untuk memasarkan produk dan juga untuk memuaskan hasrat para hidung belang," keluhnya.

Pada saat yang sama, otoritas Zambia mengecam lebih keras terhadap masalah boneka seks tersebut. Inspektur Polisi Jenderal Kakoma Kanganja memperingatkan, setiap orang yang ditemukan memiliki benda-benda semacam itu akan dihukum sesuai dengan undang-undang negara. Demikian laporang Times of Zambia.

"Saya memperingatkan anggota masyarakat untuk mewaspadai Undang-Undang Zambia untuk menghindari konflik (dengan mereka). Sebagai polisi, kami akan menangani seperti undang-undang yang ditetapkan," katanya.

Menurut inspektur jenderal, memiliki boneka seks di Zambia dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan Bagian 177 Bab 87, dihukum denda yang lumayan atau hukuman lima tahun penjara.

 

KEYWORD :

Boneka Seks PBB Zambia Perempuan

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun