Kondisi instabilitas politik dan krisis pemerintahan tersebut dimanfaatkan oleh milisi Houthi untuk memperluas pengaruh politik dan militernya.

Pemerintah Malaysia mengimbau warganya untuk menunda sementara perjalanan ibadah umrah ke Arab Saudi

Arab Saudi kembali menghadapi gelombang tembakan proyektil baru dari milisi Houthi pada Senin (12/10).

Pemerintah Iran menyatakan masih meninjau tanggapan Amerika Serikat terkait usulan pembukaan kembali Selat Hormuz

Sejarah Houthi bermula pada awal 1980-an di Provinsi Saada, wilayah pegunungan di utara Yaman.

Kuasa Usaha Amerika Serikat untuk Yaman, Neil Hope, menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Yaman, Afrah Al-Zouba, guna membahas sanksi terhadap houthi

Kabinet Pemerintah Yaman secara resmi menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengklasifikasikan milisi Houthi sebagai organisasi teroris.

Houthi menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah-langkah timbal balik bersama Arab Saudi guna menjaga agar fasilitas kemanusiaan berada di luar eskalasi.

Anggota Komisi I DPR, Iman Sukri, mendesak pemerintah untuk memperkuat skema perlindungan dan keselamatan WNI di Arab Saudi.

Kedutaan Besar AS menyatakan bahwa pokok bahasan utama mencakup perluasan dukungan masyarakat internasional terhadap penerapan sanksi terhadap Houthi