Jakarta, Jurnas.com - Mantan Vice President Legal and Risk Management PT Krakatau Steel, Rachman Hidayat, menyebut bahwa perusahaan tersebut mengeluarkan dana sebesar Rp1,3 miliar untuk membayar jasa pendampingan hukum DR Law Firm dalam perkara dugaan korupsi proyek Blast Furnace Complex (BFC) di Kejaksaan Agung (Kejagung).
Kontrak tersebut mencakup jasa pendampingan hukum untuk penanganan perkara pada tahap penyidikan. Hal itu disampaikan Rachman saat menjadi saksi dalam persidangan perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah dkk.
"Nilainya sekitar Rp 1,3 miliar," ujar Rachman dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 18 November 2026.
Kantor hukum DR Law Firm didirikan Febrie Adriansyah bersama-sama dengan Don Ritto yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini. Uang itu diberikan seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum.
Kejagung menduga pembayaran itu berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Febrie saat menjabat sebagai Direktur Penyidikan dan Jampidsus Kejagung.
Kendati demikian, Rachman mengaku tidak mengetahui secara detail mekanisme pembayaran jasa hukum tersebut.
Ia menyebut pemeriksaan tagihan atau invoice dilakukan oleh staf di bawah koordinasinya, sedangkan proses verifikasi hingga pembayaran menjadi kewenangan bagian keuangan perusahaan.
Menurut Rachman, pembayaran tidak memerlukan persetujuan langsung darinya karena telah mengikuti prosedur internal Krakatau Steel. Seluruh transaksi dilakukan berdasarkan kontrak yang disepakati kedua belah pihak.
“Pembayaran itu berdasarkan kontrak,” ujarnya.
Rachman menambahkan, proses administrasi pembayaran mensyaratkan adanya invoice dan dokumen pendukung, termasuk informasi rekening penerima pembayaran.
Dalam persidangan tersebut, Rachman juga membeberkan proses awal penunjukan DR Law Firm sebagai kuasa pendamping hukum Krakatau Steel.
Ia mengatakan, pemilihan firma hukum tersebut berawal dari rekomendasi dan arahan Direktur Utama Krakatau Steel saat itu, Purwono Widodo.
Rachman mengaku sempat bertemu dengan perwakilan DR Law Firm bersama sejumlah stafnya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menggali rekam jejak dan pengalaman firma hukum itu dalam menangani perkara pidana.
Hasil pertemuan kemudian dilaporkan kepada pimpinan perusahaan. Setelah menerima laporan tersebut, Purwono menginstruksikan agar DR Law Firm digunakan untuk memberikan pendampingan hukum dalam perkara BFC.
"Kemudian pimpinan menginstruksikan agar menggunakan DR Law Firm," jelasnya.
Dalam perkara ini, Febrie didakwan melakukan pemerasan sebesar Rp55 miliar kepada pengusaha properti Tan Kian terkait penanganan kasus korupsi di PT Asabri dan Jiwasraya.
Febrie juga didakwa melakukan pencucian uang hingga mencapai Rp350 miliar dalam periode tahun 2020 hingga 2026. Dugaan tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Advokat Don Ritto, serta Nurman Herin dan Ferry Yanto Hongkiriwang selaku pihak swasta.
Adapun uang ratusan miliar itu diduga diterima Febrie dkk dari sejumlah pihak maupun korporasi yang berperkara di Kejaksaan Agung. Uang itu diterima melalui dua kantor hukum yang didirikan Febrie bersama Don Ritto.



















