https://www.jurnas.com/images/img/conf-Jurnas_11.jpg
Beranda News Ekonomi Ototekno Hiburan Gaya Hidup Olahraga Humanika Warta MPR Kabar Desa Terkini

Pertumbuhan ekonomi Indonesia anjlok, Wakil Ketua MPR : Bukti tidak efektifnya kebijakan Pemerintah

Rizki Ramadhan | Kamis, 06/08/2020 09:50 WIB



Kondisi ini menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah ekonomi Pemerintah di masa Pandemi Covid-19 Wakil Ketua MPR RI Syaefuddin Hasan

Jakarta, Jurnas.com - Badan Pusat Statistik (BPS) resmi merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia Triwulan II-2020 pada Rabu, (5/8/2020). Dalam rilis resminya, BPS menyebutkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terkontraksi hingga -5,32% (YoY).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mempertanyakan langkah ekonomi yang diambil oleh Pemerintah. Pasalnya, kontraksi hingga -5,32% ini merupakan kontraksi terdalam sejak tahun 1999. “Kondisi ini menunjukkan kurang efektifnya berbagai langkah ekonomi Pemerintah di masa Pandemi Covid-19”, ungkap Syarief.

Dua kontraksi berturut-turut ini, membuat Indonesia masuk ke dalam fase resesi teknikal. Pasalnya, PDB Indonesia pada kuartal I-2020 mencatatkan -2,41% secara quarter to quarter (QoQ). “Kondisi ini menjadi awal mula resesi yang sesungguhnya jika kebijakan Pemerintah tidak mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Triwulan III-2020 mendatang”, jelas Syarief Hasan.

Baca juga :
Sidak BEI, Dasco Pastikan Ketahanan Pasar Modal di Tengah Tekanan IHSG

Syarief Hasan pun menegaskan bahwa kondisi ini sangat berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Apalagi, sektor-sektor yang paling anjlok pertumbuhan PDB-nya adalah sektor yang banyak berhubungan dengan investasi. Semisal, konstruksi (5,39%), industry pengolahan (-6,19%), dan pertambangan (-2,2%). “Kondisi ini akan membuat investor berpikir kembali untuk berinvestasi di Indonesia”, ungkap Syarief Hasan.

Ia mendorong Pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan agar kondisi ini tidak berlanjut di Triwulan III 2020. Menurutnya, untuk menguatkan kembali ekonomi maka kebijakan ekonomi yang diambil tidak boleh kebijakan jangka pendek.

Baca juga :
Ketua Komisi VII: UMKM Harus Jadi Andalan Hadapi Goncangan Ekonomi Global

Ia juga mendorong Pemerintah untuk menggalakkan kembali MP3EI (Master Plan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia) yang telah terbukti menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 6% di masa Pemerintahan SBY.

Apalagi, berdasarkan rilis dari BPS, pertanian merupakan satu-satunya sektor yang masih bertumbuh meski memang mengalami penurunan. Hal ini sejalan dengan MP3EI yang memberikan perhatian besar terhadap potensi pertanian di dua koridor yakni koridor Sulawesi dan koridor Maluku-Papua.

Baca juga :
Lestari Moerdijat: Bangun Ekosistem Literasi dengan Langkah Nyata

“Seandainya, sejak awal MP3EI dijalankan maka koridor Sulawesi dan Maluku-Papua mampu tetap bertumbuh dan mengimbangi wilayah yang lain sehingga ekonomi tidak anjlok. Begitu pula stimulus kepada UMKM seharusnya  lebih besar dan lebih cepat dilaksanakan." ungkap Syarief.

Menurutnya, MP3EI dapat menjadi jalan keluar bagi perekonomian Indonesia. “Pengembangan daerah/koridor berdasarkan potensi masing-masing daerah menjadi kuncinya. MP3EI juga akan mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, tak hanya di Jawa. Apalagi terbukti, daerah Timur Indonesia, khususnya koridor Maluku-Papua menjadi satu-satunya koridor yang tidak mengalami minus dalam pertumbuhan ekonomi. Sudah saatnya, Indonesia memiliki blueprint ekonomi yakni MP3EI”,sayangnya Preaiden Jokowi membatalkan Program MP3EI ini." ungkap Syarief Hasan.

Ikuti Update jurnas.com di

Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1

KEYWORD :

Kinerja MPR Syarief Hasan Ekonomi MP3EI

Humanika

https://journals.daffodilvarsity.edu.bd/?login=

toto macau

dota777 pulsa777 daftar pulsa777