Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia menggelar aksi teatrikal bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di depan Gedung KPK. (Istimewa)
Jakarta, Jurnas.com – Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia menggelar aksi teatrikal bertajuk “KPK Sakit Jiwa” di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Juli 2026.
Melalui pertunjukan teater, para seniman menyuarakan kritik terhadap penanganan dugaan korupsi importasi barang yang melibatkan Blueray Cargo. Mereka menilai proses penegakan hukum belum berjalan menyeluruh dan masih menyisakan sejumlah pertanyaan.
Koordinator Lapangan aksi, Pamit Andrianto, mengatakan panggung teater dipilih sebagai bentuk ekspresi sekaligus kritik terhadap KPK yang dinilai tidak maksimal mengusut perkara tersebut.
“Kami melihat KPK sedang kehilangan nalar dalam penegakan hukum. Karena itu kami memilih panggung teater sebagai medium untuk menyampaikan kritik. Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada persoalan serius dalam penanganan perkara ini. Kami tidak ingin penegakan hukum dijalankan secara tebang pilih dan hanya berhenti pada pihak-pihak tertentu,” ujar Pamit.
Menurutnya, masih banyak pihak yang seharusnya diperiksa namun hingga kini belum tersentuh penyidikan.
Pamit menyoroti munculnya nama anggota BPK Nyoman Adhi Suryadnyana dalam persidangan perkara Blueray Cargo. Namun, kata dia, hingga kini yang bersangkutan belum pernah dipanggil ataupun diperiksa penyidik KPK.
“Nama itu sudah muncul di persidangan, tetapi sampai sekarang belum ada langkah lanjutan dari penyidik. Hal seperti ini tentu menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai keseriusan KPK dalam mengungkap perkara secara utuh,” katanya.
Selain itu, Pamit juga menyoroti sekitar 20 perusahaan forwarder serta perusahaan ekspor-impor yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut namun belum diproses hukum.
“Kalau memang ada keterkaitan, tentu semuanya harus diperiksa. Jangan ada kesan pembiaran. Kami ingin KPK bekerja secara profesional, transparan, dan berani mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Koordinator Aksi, Rahmat Himran, mengatakan aksi teatrikal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kalangan seniman dalam mengawal penegakan hukum di Indonesia.
Menurutnya, masyarakat sipil memiliki hak untuk mengawasi proses pemberantasan korupsi agar berjalan objektif, transparan, dan tidak berhenti pada aktor tertentu.
“Kasus dugaan korupsi di sektor kepabeanan ini merupakan perkara besar. Karena itu, seluruh rangkaian peristiwanya harus dibuka secara terang kepada publik. Jangan sampai ada pihak yang justru terlindungi, sementara proses hukum hanya menyentuh sebagian kecil pelaku,” ujar Rahmat.
Rahmat juga mendesak Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengambil langkah aktif dengan memanggil Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memberikan penjelasan terkait penanganan perkara tersebut.
“Kami meminta Dewas KPK menjalankan fungsi pengawasannya. Ketua KPK perlu memberikan penjelasan kepada publik mengenai perkembangan perkara ini agar tidak muncul kesan adanya penegakan hukum yang tebang pilih. Integritas lembaga antirasuah harus dijaga dengan keterbukaan dan akuntabilitas,” katanya.
Aliansi Seniman Ngeyel Indonesia berharap aksi teatrikal tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat sipil akan terus mengawal proses penanganan dugaan korupsi, khususnya di sektor kepabeanan. Mereka menegaskan, penegakan hukum yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi menjadi syarat utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi.
