Tiga Eks Pejabat Bea Cukai Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp78 Miliar

Ilustrasi Hukum

Jakarta, Jurnas.com - Tiga orang mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didakwa menerima suap dan gratifikasi senilai Rp78 miliar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penerimaan tersebut berkaitan dengan pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ketiga orang tersebut ialah Direktur Penindakan dan Penyidikan, Rizal; Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Sisprian Subiaksono; dan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan, Orlando Hamonangan.

Jaksa KPK, Takdir Suhan menyebut Rizal dan kawan-kawan menerima suap senilai Rp63,5 miliar dari para petinggi PT Blueray Cargo (Group), yaitu John Field selaku pemilik, Deddy Kurniawan Sukolo selaku Manajer Operasional, dan Andri selaku Ketua Tim Dokumen.

"Telah menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp61,7 miliar dalam bentuk mata uang dolar Singapura, dan berupa fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,8 miliar," kata Takdir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat, 3 Juli 2026.

Rizal dkk menerima uang secara rutin sebanyak 8 kali dalam periode Juli 2025 sampai Januari 2026. Secara rinci, Rizal diduga menerima Rp14 miliar, Sisprian Subiaksono sebesar Rp7 miliar, dan Orlando Hamonangan Rp4,05 miliar.

Kemudian, para Terdakwa juga menerima fasilitas hiburan senilai Rp1,5 miliar serta barang mewah berupa jam tangan TAG Heuer senilai Rp65 juta dan mobil Mazda CX-5 senilai Rp330 juta.

Jaksa mengungkapkan suap diberikan agar barang impor milik PT Blueray Cargo (Group) diupayakan lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Ditjen Bea dan Cukai.

Atas penerimaan suap ini, Rizal dkk didakwa melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP Nasional.

Atau kedua melanggar Pasal 606 ayat 2 KUHP Nasional sebagaimana diubah dengan Pasal VII angka 49 UU RI tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat 1 KUHP Nasional.

Jaksa juga mendakwa Rizal, Sisprian, dan Orlando bersama Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan menerima gratifikasi dengan total Rp15,2 miliar. Penerimaan uang secara tidak sah itu dilakukan sejak September 2024 hingga Januari 2026.

"Telah turut serta melakukan perbuatan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi yaitu menerima uang," kata jaksa.

Jaksa membeberkan uang-uang yang diterima Rizal dkk dan Budiman yaitu sejumlah Rp7.517.500.000, pecahan dolar Singapura setara Rp4,37 miliar), US$182.800 (setara Rp3,28 miliar), 4.700 dolar Hong Kong (setara Rp10,7 juta), dan 8.100 ringgit Malaysia (setara Rp35,7 juta). Total uang gratifikasinya sebesar Rp15,2 miliar.

Jaksa menyebut pihak pemberi gratifikasi terdiri dari pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai.

Jaksa mengatakan penerimaan-penerimaan yang dilakukan terdakwa Rizal bersama-sama dengan Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasodjo haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya.

Selain itu, jaksa kembali mendakwa Orlando Hamonangan menerima gratifikasi atau penerimaan lainnya. Kali ini, dia didakwa tersendiri yaitu menerima gratifikasi yang berhubungan dengan kepabeanan dari pengusaha importir.

Rinciannya, uang sejumlah Rp2,2 miliar, Sin$195.000 atau setara Rp2,7 miliar (kurs Rp13.900), US$172.800 atau setara Rp3,1 miliar (kurs Rp17.960), sehingga total uang gratifikasinya sebesar Rp 8,1 miliar.

Atas perbuatan ini, Rizal dkk dijerat dengan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU juncto Pasal 127 ayat 1 KUHP Nasional.

Usai pembacaan surat dakwaan, para Terdakwa mengaku telah mengerti dan memahami isi dakwaan. Setelah berkoordinasi dengan tim penasihat hukum masing-masing, mereka menyatakan tidak mengajukan keberatan atau perlawanan.

"Jadi, intinya para terdakwa sudah mengerti dan tidak melakukan perlawanan ya, sehingga sidang bisa dilanjutkan dengan pembuktian," kata ketua majelis hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori.

JURNAS VIDEO :

Menang Lawan Belanda, Bek Maroko: Semuanya Karena Allah

Gelombang Panas Ekstrem Terjang Eropa

Prabowo: Jangankan Usul dari Profesor, Usul Anak Desa Saya Tindaklanjuti

Sidang Parlemen Ricuh, Anggota Saling Baku Hantam

PILIHAN REDAKSI :

Aset Iran yang Dibekukan di Qatar akan Segera Dicairkan, Segini Nilainya

Duel Hidup Mati Belgia vs Senegal: Siapa yang Pulang Duluan?

Rieke Diah Kritik Komnas Perempuan soal Dasar Hukum Kasus Taufik Hidayat

Menelusuri Sejarah Perkembangan Ondel-ondel di Jakarta