Koordinasi Antardaerah Harus Benar-Benar Diterapkan dalam Penanggulangan Covid-19

Rizki Ramadhan | Rabu, 08/07/2020 09:17 WIB

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat

Jakarta, Jurnas.com - Koordinasi antardaerah jangan hanya jadi slogan dan harus segera direalisasikan dalam percepatan penanggulangan dan pengendalian Covid-19 di Tanah Air.

Pengulangan satu kesalahan dari satu daerah ke daerah lain soal penerapan social distancing misalnya, menunjukkan tidak adanya koordinasi itu.

"Di saat sebaran Covid-19 di sejumlah negara masuk gelombang ke-dua dan di Tanah Air pertambahan positif korona terus meningkat, kesamaan langkah penanganan dan koordinasi antardaerah sangat diperlukan," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis Selasa (7/7).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, tidak adanya koordinasi antardaerah jelas terlihat dengan selalu berulangnya `kesalahan` dalam pelaksanaan kegiatan di sejumlah daerah.

Rerie menambahkan, kerumunan warga dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di DKI Jakarta misalnya, terulang kembali pada pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di Bekasi, Jawa Barat.

Selain itu, jelasnya, epicentrum penyebaran Covid-19 di DKI Jakarta pun sekarang bergeser ke Surabaya, Jawa Timur dan mungkin saja akan bergeser atau terbentuk epicentrum baru di daerah lain.

Bila ada koordinasi yang baik antardaerah, tegas Rerie, tentu saja satu daerah bisa belajar dari pengalaman daerah lain yang sudah mengalami sebagai epicentrum penyebaran Covid-19.

"Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Surabaya seharusnya bisa belajar dari DKI Jakarta yang punya pengalaman menjadi epicentrum penyebaran Covid-19 dan Gugus Tugas tingkat nasional serta daerah bisa mengkoordinasikan langkah itu," ujarnya.

Data hasil pemeriksaan secara nasional dan daerah yang diumumkan setiap hari, menurut Rerie, seharusnya bisa menjadi alarm pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat di sejumlah daerah dalam mengatasi penyebaran Covid-19.

Menurut Rerie, dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 seharusnya diterapkan kebijakan yang antisipatif, bukan kebijakan yang reaktif.

"Hanya dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang antisipatif mampu mencegah penyebaran virus korona yang lebih luas." kata Rerie.