Desa-desa Jadi Penopang Kekuatan Ekonomi Nasional

Rizki Ramadhan | Selasa, 19/11/2019 11:45 WIB

Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (18/11).

Jakarta, Jurnas.com - Desa-desa di Indonesia menjadi penopang bagi kekuatan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, perdesaan juga menjadi penopang kekuatan sosial dan budaya.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengembangan Daerah Tertentu di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Senin (18/11).

"Penopang kekuatan nasional untuk sektor ekonomi, sosial dan budaya, mau tidak mau harus diakui itu juga ada pada masyarakat desa. Dan inilah tanggungjawab kita yang sangat berat," ujarnya.

Dalam hal ini menurutnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki peran strategis bagi kepentingan pembangunan nasional tersebut. Sebagai Menteri, ia akan aktif bernegosiasi antar kementerian/lembaga agar target-target pembangunan dapat dijalankan secara maksimal.

"Seperti menyelesaikan kabupaten daerah tertentu di daerah tertinggal, ini semua nggak enak. Tapi sebagai tanggungjawab, harus diwujudkan," ujarnya.

Terkait pengentasan permasalahan daerah tertentu di daerah tertinggal, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengatakan, hingga tahun 2018 pemerintah telah mengentaskan sebanyak 34 daerah tertentu di daerah tertinggal, dari total target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah.

"Insya allah hingga akhir tahun 2019, dari target Renstra 2015-2019 sebanyak 50 daerah tertentu akan terentaskan seluruhnya," ujarnya.

Menurutnya, minimnya anggaran dan masih tingginya jumlah daerah tertentu di daerah tertinggal mendorong seluruh stakeholder baik kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Swasta, dan Pemerintah Daerah untuk saling bekerjasama. Terkait hal tersebut, ia mengatakan telah melakukan sinkronisasi program dengan kementerian/lembaga terkait.

"Adapun program yang disepakati adalah terkait peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Dan penyediaan pelayanan dasar serti elektrifikasi dan sarana air bersih," ujarnya.