Sistem IDM Bantu Pemda Percepat Pembangunan Desa

Rizki Ramadhan | Rabu, 13/11/2019 21:34 WIB

Àbdul Halim Iskandar Menteri Desa, PDTT menjadi Pembicara bersama MenPUPR, Menhub, Menkominfo, Mèntan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi Tahun 2019 dengan Tema

Bogor, Jurnas.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sistem Indeks Membangun (IDM) dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan desa. Kalimantan Barat misalnya, berhasil meningkatkan sebanyak 86 desa mandiri per tahun. Dari 1 desa menjadi 87 desa mandiri.

"Dalam kurun setahun, Gubernur Kalimantan Barat sudah bisa meningkatkan dari 1 desa mandiri menjadi 87 desa mandiri karena mengoptimalkan website indeks desa membangun ini," ungkapnya saat menjadi pembicara dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forkopimda Provinsi 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC) Bogor (13/11).

Menurutnya, IDM memiliki empat item tentang desa, yakni profil, status perkembangan desa, indikasi kebutuhan desa, dan rekomendasi kegiatan, program dan anggaran. Menurutnya, item rekomendasi dalam hal ini menjadi penting untuk menjadi acuan program-program berikutnya. Pasalnya, data-data IDM dikelola dengan Artificial Intelligence (AI).

"Di dalam website Indeks Desa Membangun ini ada empat item, pertama profil desa, di sana bisa melihat lengkap profil desa yang ada di wilayah masing-masing, kedua, nilai status perkembangan desa. Ketiga, indikasi kebutuhan desa, keempat rekomendasi kegiatan, program dan anggaran,” ujarnya.

Halim mengatakan, IDM memiliki tiga komponen yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. IDM ini lanjutnya, bisa digunakan oleh gubernur, bupati, Kapolres, Kejari untuk mengawal pembangunan desa.

“Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan membangun dari pinggiran, sistem yang dipakai yakni IDM," katanya.

Menurutnya, data IDM juga sudah dipakai oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan analisa penghitungan besaran dana desa. Selain itu juga digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait peningkatan penghasilan di desa-desa tertinggal.

“Masalah urusan di desanya belum ada internet itu akan dikoordinasikan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ujarnya.