Fraksi PKS Apresiasi Capaian Ketahanan Pangan Dua Tahun Prabowo

Samrut Lellolsima | Kamis, 22/10/2026 20:51 WIB

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengapresiasi sejumlah capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Produksi beras, ketersediaan pupuk, dan kebijakan menekan ketergantungan impor beras dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian pangan Indonesia.

Mardani mengatakan, capaian tersebut patut menjadi bagian dari evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo. Meski masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, ia menilai kebijakan pemerintah perlu dilihat secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kemajuan yang telah dicapai maupun tantangan yang masih dihadapi.

Hal itu disampaikan Mardani dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).

“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” kata Mardani.

Menurutnya, keberhasilan menjaga produksi beras dan ketersediaan pupuk menjadi kabar positif, terutama bagi petani. Langkah tersebut juga penting untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan ekonomi dan kebutuhan menjaga stabilitas pasokan bahan pokok.

Meski demikian, Mardani mengingatkan bahwa pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada peningkatan produksi. Pemerataan distribusi dan keterjangkauan harga bagi konsumen juga perlu diperkuat agar manfaat kebijakan pangan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ia menilai ketahanan pangan harus mencakup ketersediaan berbagai sumber gizi, termasuk protein hewani dan sayuran, bukan hanya beras.

“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” ujarnya.

Mardani juga mendorong penguatan peran negara dalam menjaga distribusi dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kebijakan yang berpihak kepada petani perlu berjalan seiring dengan perlindungan terhadap konsumen, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain sektor pangan, Mardani menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda pemerintah. Ia menilai program pemenuhan gizi tersebut memiliki tujuan penting dalam mendukung kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program perlu ditopang tata kelola yang baik, pengawasan, dan evaluasi berkala. Dengan pengelolaan yang tepat, program berskala besar seperti MBG diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Mardani berpandangan, evaluasi bukan berarti menafikan tujuan maupun upaya pemerintah. Sebaliknya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar pelaksanaan program semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya memastikan program pemerintah tidak hanya dinilai dari besarnya anggaran, tetapi dari manfaat konkret yang diterima masyarakat.

Dalam bidang ekonomi, Mardani turut menyinggung pembentukan Danantara sebagai bagian dari upaya memperbesar peran negara dalam pengelolaan aset dan investasi.

Menurutnya, keterlibatan negara dalam mendorong pembangunan dapat menjadi instrumen strategis selama didukung sumber daya manusia yang kompeten, tata kelola profesional, dan mekanisme pengawasan yang kuat.

“Ketika niat baik ini tidak didukung orang yang baik, tim yang baik, dan pengawasan yang baik, bisa menjadi bancakan dari satu ke bancakan lain. Negara harus hati-hati,” katanya.

Ia menilai pengawasan diperlukan untuk menjaga agar pengelolaan aset negara tetap sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.

Mardani juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai dukungan fiskal yang memadai dibutuhkan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan pelayanan publik dan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, semangat otonomi daerah harus tercermin dalam pembagian anggaran yang adil. Dengan begitu, program prioritas nasional dapat berjalan beriringan dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

Di sektor pendidikan, Mardani mengapresiasi perhatian terhadap pembangunan fasilitas sekolah dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Namun, ia meminta peningkatan kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas dalam perencanaan anggaran pemerintah.

Ia menilai fasilitas pendidikan yang modern perlu disertai tenaga pendidik yang sejahtera dan memiliki kompetensi memadai, terlebih di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Naikkan gaji guru. Fasilitas fisik yang luar biasa, ada layar pintar, tetapi kalau gaji gurunya tidak cukup, bagaimana?” ujarnya.

Mardani berharap peningkatan kesejahteraan guru mendapat perhatian dalam penyusunan anggaran mendatang, termasuk APBN 2028.

Ia menegaskan, PKS akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstruktif. Menurutnya, capaian pemerintah perlu diapresiasi, sementara persoalan yang masih tersisa harus menjadi bahan perbaikan agar kebijakan semakin tepat sasaran.

Melalui evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan, Mardani berharap berbagai program strategis pemerintahan Prabowo dapat semakin memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperluas kesejahteraan masyarakat.