Ilustrasi aksi unjuk rasa di Prancis. (Foto: ANTARA/Anadolu/py)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Delegasi untuk Kementerian Dalam Negeri Prancis mengatakan bahwa pemerintah mempertahankan tingkat kewaspadaan maksimum menjelang demonstrasi nasional yang direncanakan berlangsung pada 24 Oktober.
“Kami berada pada tingkat kewaspadaan maksimum” menjelang 24 Oktober, kata Jean-Didier Berger kepada stasiun televisi BFMTV, Kamis.
Ia menyatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengesampingkan kemungkinan apa pun dalam beberapa hari dan pekan mendatang apabila pelarangan demonstrasi maupun kegiatan budaya dan olahraga dinilai perlu dilakukan.
Berger juga mengatakan bahwa jumlah personel keamanan yang dikerahkan pada Sabtu akan meningkat 20 persen dibandingkan 17 Oktober.
“Kami telah membatalkan cuti. Kami juga telah memanggil kembali personel yang seharusnya sedang menjalani cuti dan kini tidak lagi mengambil cuti,” jelasnya.
Pasukan Sentinelle juga akan dikerahkan, bersama unit khusus seperti unit militer GIGN dan unit kepolisian RAID.
Demonstrasi nasional berlangsung pada 17 Oktober untuk memprotes tingginya biaya hidup dan harga bahan bakar. Aksi tersebut melibatkan demonstran Gerakan Rompi Kuning (Yellow Vests) dan mahasiswa.
Pihak berwenang melaporkan adanya kerusakan pada sejumlah tempat usaha dan gedung publik, yang mendorong pemberlakuan jam malam terbatas di beberapa kota.
Demonstrasi lanjutan direncanakan berlangsung pada 24 Oktober. Sementara itu, serikat pekerja menyerukan pemogokan nasional dan aksi unjuk rasa pada 5 November.
Di tengah situasi tersebut, Presiden Emmanuel Macron memanggil seluruh badan intelijen ke Istana Elysee. Langkah itu dilakukan setelah badan-badan tersebut mendapat sorotan karena dinilai gagal mengantisipasi mobilisasi massa pada 17 Oktober.
Perdana Menteri Ssbastien Lecornu dan para menteri terkait turut menghadiri pertemuan keamanan tersebut.
Sumber: Anadolu
Selasa, 20/10/2026 08:35 WIB
Sabtu, 17/10/2026 08:35 WIB
Jum'at, 16/10/2026 20:42 WIB
Jum'at, 09/10/2026 13:05 WIB
