Dua Tahun Prabowo, Pendidikan dan Pesantren Harus Lebih Diperhatikan

Samrut Lellolsima | Kamis, 22/10/2026 20:28 WIB

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh. (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mengingatkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto agar tidak berhenti pada capaian makroekonomi. Pemerintah masih perlu membenahi pemerataan pendidikan, memberantas narkoba dan judi online, serta mengoptimalkan kekayaan laut untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang negara.

Hal itu disampaikan Oleh dalam diskusi evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo di Gedung DPR RI, Kamis (22/10).

Oleh menilai, sejumlah program pemerintah telah menunjukkan upaya untuk memenuhi amanat konstitusi, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses pendidikan bagi kelompok kurang mampu.

Program Sekolah Rakyat, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga Program Indonesia Pintar menjadi beberapa kebijakan yang mendapat apresiasi darinya.

Meski demikian, ia menilai pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan nonformal, terutama pesantren, agar tidak terjadi kesenjangan dengan lembaga pendidikan formal.

Selain pendidikan, Oleh menyoroti ancaman narkoba dan judi online yang membutuhkan penanganan lebih serius. Kedua persoalan tersebut dinilai berpotensi merusak kehidupan sosial masyarakat sehingga upaya pemberantasannya perlu terus diperkuat.

Di sektor pengelolaan kekayaan negara, Oleh mendorong pemerintah memperketat pengawasan untuk menekan kebocoran sumber daya alam. Ia menilai kolaborasi dengan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) menjadi salah satu langkah yang perlu dioptimalkan agar kekayaan negara memberikan manfaat lebih besar bagi rakyat.

Oleh juga menilai Indonesia masih mampu menjaga ketahanan ekonomi di tengah tekanan geopolitik global. Pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi sejumlah indikator yang patut diapresiasi.

Namun, ia mengingatkan pemerintah agar capaian tersebut diikuti dengan kebijakan yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Salah satunya melalui optimalisasi potensi kelautan Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal bagi negara.

Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam dan sektor kelautan secara optimal dapat memperkuat penerimaan negara sekaligus membantu mengurangi ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap pembiayaan utang.

“Secara makro, beliau sudah menjalankan konstitusi dengan baik. Masih ada kekurangan, tetapi semuanya sedang diperbaiki,” ujar Oleh.

Ia berharap evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan yang belum optimal. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya mencatatkan capaian secara ekonomi, tetapi juga menghadirkan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat.

Oleh menegaskan, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.