Protes massal kaum muda di India (Foto: AFP)
New Delhi, Jurnas.com - Protes massal yang dipimpin oleh para generasi Z di India terus berlanjut dengan tuntutan pencopotan menteri pendidikan, di saat pemerintahan Narendra Modi bersiap untuk memulai pembicaraan pada Sabtu (25/7) ini.
Protes ini merupakan tantangan terbesar bagi Perdana Menteri Modi sejak dia berkuasa pada 2014. Tuntutan mereka disuarakan pula oleh partai-partai oposisi, yang mengganggu sesi monsun parlemen yang dimulai pekan ini.
Ribuan pendukung Cockroach Janata Party (CJP) berunjuk rasa di pusat kota Delhi meskipun penutupan 18 stasiun metro kota telah memasuki hari keempat, saat pihak berwenang berusaha membatasi akses ke lokasi protes.
"Mereka telah memberi kami waktu antara pukul 15.30 hingga 16.00 hari ini," kata Ashutosh Ranka, juru bicara nasional partai tersebut dikutip dari Arab News.
"Kami butuh kejelasan mengenai masa depan Dharmendra Pradhan. Apakah pemerintah akan meminta pengunduran dirinya atau tidak? Kami menginginkan jawaban ya atau tidak," dia menambahkan.
Kemarahan memuncak sejak polisi melakukan tindakan keras pada Senin lalu, yang melukai banyak siswa setelah mereka melakukan serangan tongkat, dan menembakkan gas air mata untuk menghalau puluhan ribu pengunjuk rasa yang berbaris menuju parlemen.
Protes yang sebagian besar dipimpin oleh kaum muda ini mencerminkan kemarahan atas sempitnya lapangan kerja, korupsi, dan akuntabilitas pemerintah, yang semakin meluas sejak dipicu oleh ketidakpuasan atas bocornya kertas soal untuk ujian masuk berisiko tinggi.
Walhasil, pemerintah memperpanjang pemadaman internet seluler di daerah tersebut untuk hari kelima berturut-turut pada Sabtuini , menurut keterangan dua sumber yang berbicara dengan syarat anonim.
"Mereka dapat mematikan internet, metro, dan bus, tetapi apa yang akan dicapainya? Tidak ada. Orang-orang yang ingin bergabung dalam protes akan tetap datang," kata Rahul Raj, seorang pengunjuk rasa berusia 34 tahun di lokasi tersebut.
Protes ini didorong oleh bocornya kertas soal ujian masuk sekolah kedokteran yang memaksa lebih dari 2 juta peserta untuk mengikuti tes ulang, yang mengungkap kekurangan dalam sistem pendidikan.
