Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher. (Foto: Dok. Disway)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai persoalan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter.
Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan pembenahan tata kelola distribusi tenaga kesehatan agar akses layanan kesehatan merata di seluruh wilayah.
“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” kata Netty dalam keterangannya, Selasa (7/7).
Politikus PKS itu mengatakan pemerintah perlu memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional melalui pemetaan berbasis kondisi riil di setiap daerah. Menurutnya, perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.
Ia menegaskan, penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, kepastian jenjang karier, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan terhadap kehidupan sosial tenaga kesehatan yang bertugas di daerah.
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Netty juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut dia, investasi pemerintah dalam pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian yang komprehensif agar tepat sasaran dan tidak memperlebar kesenjangan antarwilayah.
Di sisi lain, Netty menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pelayanan kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak dapat menggantikan peran dokter dalam mengambil keputusan klinis.
“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” ujarnya.
Netty juga berpandangan bahwa arah pembiayaan kesehatan ke depan harus lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif, seiring meningkatnya usia harapan hidup masyarakat. Pemerintah, kata dia, tidak hanya fokus pada pembiayaan pengobatan, tetapi juga perlu memperkuat layanan kesehatan primer, deteksi dini penyakit, pengendalian penyakit kronis, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia.
Tak kalah penting, ia mendorong penguatan audit medis sebagai instrumen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan yang bekerja sesuai standar profesi.
“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” kata Netty.
Ia menambahkan, terwujudnya sistem kesehatan nasional yang berkualitas, merata, dan berkeadilan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, akademisi, serta masyarakat.
Selasa, 07/07/2026 18:37 WIB
Selasa, 07/07/2026 18:05 WIB
