DPR Akan Kaji Urgensi Usulan Perubahan Nama Jawa Barat Jadi Tatar Sunda

Samrut Lellolsima | Selasa, 07/07/2026 15:37 WIB

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong. (Foto: Dok. Parlementaria)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menegaskan pihaknya akan mengkaji urgensi usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda apabila usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah pusat dan DPR.

Bahtra mengatakan hingga saat ini Komisi II DPR RI belum menerima usulan resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perubahan nama provinsi tersebut.

“Yang perlu dilihat adalah apakah pergantian nama ini memiliki substansi yang benar-benar kuat dan mengapa perubahan itu perlu dilakukan,” kata Bahtra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Menurutnya, mekanisme perubahan nama daerah harus diawali dengan penyampaian usulan kepada pemerintah pusat karena berkaitan dengan administrasi kewilayahan. Setelah itu, DPR akan melakukan pembahasan untuk menilai urgensi serta substansi dari usulan tersebut.

“Usulan pergantian nama ini apakah perlu atau tidak, tentu akan kami kaji lebih jauh,” ujarnya.

Bahtra menekankan, setiap usulan perubahan nama daerah harus memiliki dasar yang jelas, baik dari aspek historis, budaya, maupun kepentingan administrasi pemerintahan, sehingga tidak sekadar menjadi perubahan nomenklatur.

Sebelumnya, wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mengemuka setelah Komisi I DPRD Jawa Barat bersama akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda menyepakati untuk melanjutkan usulan tersebut ke tahapan legislasi berikutnya dalam audiensi di Bandung, Kamis (2/7).

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyatakan mayoritas fraksi di DPRD Jawa Barat mendukung usulan tersebut untuk dilanjutkan ke proses legislasi. Sementara itu, Fraksi Gerindra dan Fraksi NasDem menyatakan mengikuti keputusan forum.

Apabila nantinya usulan tersebut diajukan secara resmi, proses pembahasannya akan melibatkan pemerintah pusat dan DPR RI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.