Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati. (Foto: Dok. Humas Fraksi PKS)
Jakarta, Jurnas.com - Fraksi PKS DPR RI menyoroti kualitas pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan fiskal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PKS menegaskan keberhasilan APBN tidak cukup diukur dari tingginya realisasi belanja, tetapi harus dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, saat membacakan pandangan Fraksi PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (7/7).
“APBN harus benar-benar berorientasi pada hasil (result-oriented), bukan semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran. Yang paling penting adalah manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” kata Anis.
Fraksi PKS menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11 persen perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperkuat pemerataan kesejahteraan.
Di sisi lain, realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp2.765 triliun atau 92,01 persen dari target dinilai masih menunjukkan tantangan dalam menjaga kinerja penerimaan negara. Anis mencatat penerimaan negara turun 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara tax ratio hanya mencapai 9,31 persen atau masih di bawah target sebesar 10,45 persen.
Karena itu, PKS mendorong pemerintah memperkuat reformasi tata kelola dan administrasi perpajakan melalui perluasan basis pajak, peningkatan integritas, serta optimalisasi sistem penerimaan negara.
Selain penerimaan negara, Fraksi PKS juga menyoroti meningkatnya tekanan terhadap APBN akibat pelebaran defisit fiskal. Realisasi defisit APBN 2025 mencapai Rp670,34 triliun atau 2,81 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih tinggi dibanding target awal sebesar 2,53 persen.
Sementara itu, defisit keseimbangan primer tercatat sebesar Rp155,94 triliun, jauh melampaui target Rp63,33 triliun.
“Defisit keseimbangan primer yang semakin besar menunjukkan bahwa pendapatan negara belum mampu membiayai belanja pemerintah di luar pembayaran bunga utang. Kondisi ini perlu menjadi perhatian serius agar kesinambungan fiskal tetap terjaga,” ujarnya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya efektivitas belanja negara sebesar Rp3.435 triliun agar mampu menekan angka kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Di sisi lain, PKS mengapresiasi realisasi belanja bantuan sosial yang mencapai 131,10 persen. Namun, fraksi tersebut mengingatkan pemerintah agar memenuhi amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, mengingat realisasinya baru mencapai Rp656 triliun atau 19,11 persen dari total belanja negara.
Selain itu, PKS meminta pemerintah mencermati penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa agar tidak berdampak terhadap kualitas layanan publik di daerah, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Fraksi PKS juga mendorong penguatan mitigasi terhadap berbagai risiko fiskal, termasuk kewajiban kontinjensi yang berasal dari jaminan utang BUMN maupun program-program jaminan sosial.
Menutup pandangan fraksinya, Anis berharap seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam memperbaiki kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBN sehingga setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.
Selasa, 07/07/2026 15:37 WIB
