https://www.jurnas.com/images/img/conf-Jurnas_11.jpg
Beranda News Ekonomi Ototekno Hiburan Gaya Hidup Olahraga Humanika Warta MPR Kabar Desa Terkini

DPR RI Soroti Anomali Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

Marlen Sitompul | Selasa, 07/07/2026 12:16 WIB



DPR menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan, Mercy Chriesty Barends

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI Mercy Chriesty Barends menyoroti adanya ketimpangan nyata antara pertumbuhan ekonomi makro dengan realitas ekonomi mikro di daerah kepulauan. Menurutnya, proyek-proyek ekstraktif berskala besar nasional yang belum memberikan dampak keadilan bagi kesejahteraan masyarakat kecil di sekitarnya.

“Sehingga, tadi apa yang menjadi pandangan Ibu, dari INDEF, Ibu Esther. Buat saya, saya tidak ingin mendebatkan variable-variable yang ada. Kita kasih contoh, Maluku Utara. Angka pertumbuhan hari ini paling tertinggi di seluruh Indonesia Raya. 19,64 persen. Ini semua daerah-daerah kepulauan. Sultra, di atas pertumbuhan ekonomi nasional. 6 atau 7 persen. Kepri, 7 sampai 8 persen,” papar Mercy dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU Daerah Kepulauan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7).

Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tersebut menyayangkan tingginya pertumbuhan daerah berbasis kepulauan tersebut justru kerap melahirkan kemiskinan akut akibat minimnya distribusi keadilan dari hasil industri migas maupun pertambangan.

Baca juga :
RUU Daerah Kepulauan Wujudkan Keadilan Pembangunan bagi Wilayah 3T

“Pertumbuhan ekonomi makro ini tidak beririsan langsung dengan pertumbuhan ekonomi mikro bu. Jadi, itu duduk persoalannya di sana. Mereka tumbuh di sana rata-rata, 35 sampai 65 persen angka pertumbuhan mereka karena proyek-proyek extraktif. Baik tambang, nikel, apa segala macam. Termasuk lifting minyak dan gas dan seterusnya. Masyarakat kecil tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan yang terjadi kemiskinan akut yang ada di sekitarnya karena tidak terjadi distribusi keadilan terhadap proyek-proyek besar nasional yang ada. Sultra hari ini punya 10 program prioritas nasional. Sementara di sekitarnya miskin,” tegasnya.

Oleh karena itu, legislator asal daerah pemilihan Maluku tersebut meminta perumusan undang-undang kepulauan ini menggunakan indikator yang berbeda dari wilayah daratan karena karakteristik pulau kecil yang sangat unik.

Baca juga :
Legislator PDIP: RUU Polri Harus Mampu Cegah Intervensi Politik

“Seperti itu, jadi buat saya ini memang anomali yang terjadi bagi kami di pulau-pulau kecil, di pulau-pulau daerah kepulauan sehingga kalau kita menggunakan pendekatan-pendekatan yang tadi saya coba lihat, tidak bakalan ketemu, Bu. Dengan variabel-variabel yang tadi coba Ibu konsultasi, tidak bakalan ketemu karena variabel di daerah-daerah kepulauan ini memang sangat karakteristik base, sangat unique base,” pungkasnya.

Baca juga :
Mercy Barends Soroti Serangan Aktivis KontraS: Bukan Kejahatan Biasa
Ikuti Update jurnas.com di

Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1

KEYWORD :

Pansus RUU Daerah Kepulauan Mercy Chriesty Barends Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kepulauan

Terpopuler

Selasa, 07/07/2026 06:06 WIB
Humanika

Statistik Head to Head Timnas Inggris vs Norwegia

Minggu, 05/07/2026 20:30 WIB
Olahraga

Statistik Head to Head Timnas Portugal vs Spanyol

Senin, 06/07/2026 17:15 WIB
Olahraga

Statistik Head to Head Timnas Swiss vs Kolombia

https://journals.daffodilvarsity.edu.bd/?login=

toto macau

dota777 pulsa777 daftar pulsa777