Desakan Mundur Dirut KAI Usai Insiden Bekasi Terlalu Prematur

Samrut Lellolsima | Rabu, 29/04/2026 19:34 WIB

Dirut KAI, Bobby Rasyidin. (Foto: Dok. NNC)

Jakarta, Jurnas.com – Desakan agar Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI), Bobby Rasyidin, mundur dari jabatannya terus menguat pasca tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di kawasan Stasiun Bekasi Timur.

Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menjadi salah satu pihak yang menyuarakan tuntutan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab atas insiden yang menimbulkan korban jiwa.

Namun, pengamat hukum dan politik Muslim Arbi mengingatkan agar desakan itu tidak disampaikan secara terburu-buru tanpa dasar objektif dan hasil investigasi yang jelas.

Menurutnya, dalam tata kelola BUMN, evaluasi terhadap pimpinan harus dilakukan secara komprehensif dan tidak hanya bertumpu pada satu peristiwa.

“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat. Jangan sampai ada agenda lain di balik desakan tersebut,” ujar Muslim Arbi, Rabu (29/4).

Ia menilai, tanggung jawab dalam kecelakaan transportasi bersifat kompleks karena melibatkan berbagai aspek, mulai dari faktor teknis, operasional, sistem keselamatan hingga pengawasan internal.

Karena itu, lanjutnya, tidak tepat jika seluruh beban langsung diarahkan kepada pucuk pimpinan tanpa melihat akar persoalan secara menyeluruh.

“Kalau setiap kecelakaan langsung direspons dengan tuntutan mundur terhadap Dirut, itu bukan solusi. Justru berpotensi menjadi politisasi atas musibah,” katanya.

Muslim juga mengungkap adanya indikasi kepentingan tertentu yang perlu dicermati publik. Ia mengaku menangkap sinyal dugaan permintaan proyek di lingkungan KAI yang beriringan dengan tekanan politik terhadap direksi.

“Saya menduga ada kepentingan lain. Bahkan ada sinyal dugaan permintaan proyek di tubuh KAI. Ini harus dibuka secara transparan agar tidak menimbulkan kecurigaan publik,” ujarnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih sebatas dugaan dan tidak dapat dianggap sebagai tuduhan tanpa pembuktian.

Di sisi lain, Muslim menilai kinerja KAI di bawah kepemimpinan Bobby Rasyidin menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan layanan publik dan kinerja keuangan.

Transformasi KAI, kata dia, mencakup digitalisasi layanan, peningkatan ketepatan waktu, modernisasi stasiun, serta peningkatan pendapatan perusahaan yang mencapai Rp16,83 triliun.

“Capaian itu nyata dan dirasakan publik. Jangan diabaikan hanya karena tekanan politik sesaat,” ucapnya.

Muslim menekankan pentingnya investigasi menyeluruh dan independen untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Ia meminta pemerintah memastikan proses tersebut berjalan transparan.

Menurutnya, jika ditemukan kesalahan sistemik, maka pembenahan harus difokuskan pada sistem. Sementara jika terdapat kelalaian individu, penanganannya harus sesuai ketentuan hukum.

“Kita semua berduka. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama. Tapi penyelesaian harus berbasis fakta, bukan opini,” pungkasnya.