Belajar dari Tiongkok, Pemerintahan Prabowo Percepat Pengentasan Kemiskinan

Agus Mughni | Rabu, 29/04/2026 19:26 WIB

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara acara Diskusi Panel Penjajakan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Swasembada Pangan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Jakarta, Selasa (Foto: Kementrans)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara memberkan pencapaian Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program strategis. Dalam kurun waktu satu setengah tahun, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada 2025 turun menjadi 8,47 persen.

Mentrans Iftitah menyampaikan, penurunan tersebut terjadi pada tingkat kemiskinan ekstrem. Dalam rapat tingkat menteri terbaru, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang signifikan dari 3,56 juta orang menjadi sekitar 2,2 juta orang.

“Ini juga salah satu bukti pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam satu tahun setengah masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan,” ujar Menteri Iftitah usai menghadiri acara Diskusi Panel Penjajakan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Swasembada Pangan dan Penyediaan Lapangan Kerja di Jakarta, Selasa (28/4).

Mentrans menjelaskan komitmen tersebut sudah terlihat sejak sebelum masa pemerintahan dimulai. Saat kunjungan ke Tiongkok pada November 2022, Presiden Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk belajar dari pengalaman negara Tirai Bambu itu dalam mengentaskan kemiskinan.

Sebagai tindak lanjut, Presiden Prabowo melalui pemerintahannya kini memperkuat kerja sama dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. 

"Dalam rangka mengimplementasikan upaya kerja sama kedua negara Tiongkok dengan Indonesia, dalam pengentasan kemiskinan, kami tengah bekerja sama secara erat untuk mengupayakan berbagai macam kerja sama, di antaranya adalah pembangunan SMK di Merauke, Papua, agar pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, pada akhirnya outcome-nya adalah pengentasan kemiskinan," tutur Mentrans.

Ketua MPR-RI, Ahmad Muzani menyatakan pembelajaran dari Tiongkok menjadi penting dalam memperkaya perspektif pembangunan Indonesia. Menurutnya, pengalaman Presiden Xi Jinping dalam mengelola 1,4 miliar penduduk Tiongkok menunjukkan cara kebijakan ekonomi dapat menstabilkan masyarakat, memberikan harapan dan optimisme, serta meyakinkan publik terhadap arah pembangunan negara.

"Presiden Xi Jinping sukses mengelola 1,4 miliar penduduk Cina dalam pengelolaan ekonomi, menstabilkan dan menenangkan mereka, memberi harapan dan optimisme mereka, serta meyakinkan agar apa yang dipilih oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah pilihan yang benar bagi masa depan Cina atau Tiongkok," tutur Ketua MPR-RI Ahmad Muzani dalam kesempatan yang sama.

Kementerian Transmigrasi telah melakukan upaya konkret dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pembangunan koridor ekonomi di Sulawesi Tengah yakni meliputi wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong. Kawasan Transmigrasi ini difokuskan pada pengembangan komoditas hortikultura seperti kopi, cokelat, dan durian.

Produksi dari kawasan tersebut berhasil melakukan ekspor perdana durian beku ke Tiongkok pada pertengahan April 2026 lalu. Pasar durian di negara tersebut dinilai sangat besar, dengan nilai mencapai Rp120 triliun hingga Rp137 triliun.

Dampak ekonomi langsung mulai dirasakan masyarakat. Harga durian yang sebelumnya hanya berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah kini meningkat menjadi lebih dari Rp25.000 per buah.

“Kenaikan harga ini otomatis meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan,” kata Iftitah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan swasembada pangan melalui pendirian pusat riset dan pengembangan padi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan, dari sebelumnya sekitar 2 ton per hektare menjadi hingga 6–8 ton per hektare.

"Ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Menteri Iftitah.

Tak hanya itu, Pemerintah juga mengadopsi pendekatan industrialisasi dan hilirisasi sebagai strategi utama yang dilakukan Tiongkok. Mentrans mencontohkan pengalaman Tiongkok membangun infrastruktur besar seperti PLTA di Yichang yang disertai relokasi dan penciptaan pusat-pusat ekonomi baru.

“Industrialisasi dan hilirisasi adalah perpaduan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan lapangan kerja. Makin banyak lapangan kerja diciptakan, makin banyak orang bekerja, makin banyak peningkatan pendapatan, dan makin fokus kepada pengentasan kemiskinan itu sendiri,” kata Menteri Iftitah.