Menu Makan Gizi Gratis (MBG) (Foto: BGN)
Jakarta, Jurnas.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bukan sekadar upaya perbaikan gizi, melainkan motor penggerak ekonomi desa atau dengan kata lain menjadi gerakan ekonomi pangan terintegrasi yang menggerakkan produksi lokal. Seperti disampaikan founder the Centre for Indonesian Crisis Strategic Resolution (CICSR), Muhammad Makmun Rasyid, kebutuhan pasokan pangan dalam skala besar dan berkelanjutan menciptakan kepastian pasar yang mampu menghidupkan sektor pertanian di tingkat akar rumput.
Menurutnya, permintaan stabil dari ribuan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memberi peluang bagi desa bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini sekaligus jadi magnet bagi generasi muda untuk kembali melirik sektor pertanian sebagai lini bisnis yang menjanjikan.
“Kondisi ini dapat memperkuat rantai pasok pangan nasional sekaligus membuka ruang bagi keterlibatan generasi muda di sektor pertanian. Peningkatan kebutuhan komoditas seperti sayur, buah, telur, dan sumber protein lainnya mendorong aktivitas produksi hingga pengolahan di tingkat lokal,” ujar Makmun.
Ia menambahkan, dampak lanjutan MBG akan terasa kuat dalam menekan laju urbanisasi. Dengan terciptanya ekosistem ekonomi di desa, masyarakat tidak lagi terdorong mencari pekerjaan ke kota besar. Namun, ia menekankan perlunya dukungan pemerintah berupa akses pembiayaan dan teknologi agar petani muda bisa bersaing optimal. Sejalan dengan itu, pemerintah didorong mengubah model MBG, bukan lagi program distribusi makanan tetapi juga harus bertransformasi menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi yang menggerakkan produksi lokal.
"Negara harus memandang MBG juga dari belanja sosial menjadi investasi ekonomi, dari output porsi tersaji menjadi outcome ekosistem pangan yang tumbuh, dan dari program jangka pendek menjadi fondasi ketahanan pangan jangka panjang," ujar ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo.
Jika tetap jadi program konsumsi, MBG rentan dihantam gejolak global. Perang Iran vs Israel-AS misalnya, bisa langsung menaikkan biaya, menekan kualitas porsi, mempersempit cakupan, dan membebani fiskal.
“Kalau MBG tetap pakai model lama, kita sedang membangun gunung es fiskal. Setiap hari biaya naik, tapi ekonomi lokal tidak bergerak,” tegasnya.
Ia juga mendorong MBG menjadi platform serapan pangan nasional berbasis produksi lokal. Kebutuhan 61,6 juta porsi per hari harus jadi permintaan terstruktur yang diserap langsung dari petani, nelayan, peternak, dan UMKM pangan dalam negeri.
“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti, berani tanam lebih banyak. Nelayan masuk rantai pasok resmi, pendapatan naik. Koperasi desa jadi aggregator dan distributor, desa jadi pusat ekonomi. UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas. Uang negara berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke importir,” jelas Bram.
Hal ini, imbuhnya, bisa dilakukan lewat keterikatan MBG dengan sejumlah program besar negara saat ini seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Desa Nelayan.
"KDKMP bisa pasok bahan baku, Desa Nelayan bisa pasok kebutuhan ikan laut. Keterkaitan rantai pangan ini harus menjadi sebuah jaringan, jadi satu kesatuan mesin ekonomi baru," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut program MBG telah menciptakan efek ganda (multiplier effect) yang signifikan bagi perekonomian daerah. Program ini terbukti tidak hanya fokus pada pemenuhan nutrisi, tetapi juga menjadi mesin penggerak ekonomi di tingkat akar rumput melalui penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan pelaku usaha lokal secara masif.
"Uang yang yang digelontorkan langsung mengalir ke grassroots dari Aceh sampai Papua. Dari jumlah itu, Rp117 miliar diserap oleh relawan sebagai upah, dan Rp600 miliar lebih setiap hari diserap pedagang beras, ayam, telur, sayur, hingga buah-buahan," ujar Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya.
Rabu, 29/04/2026 20:05 WIB
Sabtu, 25/04/2026 04:04 WIB
Kamis, 23/04/2026 06:30 WIB
