Legislator PDIP Desak Evaluasi Menyeluruh Standar Operasional KAI

Samrut Lellolsima | Selasa, 28/04/2026 21:32 WIB

Proses evakuasi korban penumpang KRL yang ditabrak KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4/2026). Foto: cnbc indonesia

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Juliani, menyampaikan duka cita atas kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, yang menewaskan 14 orang dan melukai 28 lainnya.

Dewi menilai insiden tersebut menjadi alarm serius bagi penyelenggaraan transportasi publik, khususnya PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai operator.

“Saya menyampaikan belasungkawa yang mendalam kepada seluruh korban dan keluarga. Kejadian ini harus menjadi peringatan keras bahwa aspek keselamatan tidak boleh ditawar dalam operasional transportasi publik,” ujar Dewi dalam keterangannya, Selasa (28/4).

Ia menyoroti belum adanya penjelasan utuh kepada publik terkait penyebab kecelakaan. Menurutnya, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan langkah perbaikan yang tepat.

“Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas dan terbuka, mulai dari kronologi hingga faktor penyebab. Ini penting agar evaluasi benar-benar menyentuh akar persoalan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dewi menekankan bahwa sebagai BUMN, PT KAI tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga wajib menempatkan keselamatan dan perlindungan konsumen sebagai prioritas utama.

“BUMN membawa mandat negara. Ketika terjadi insiden yang mengancam keselamatan warga, maka tanggung jawab itu harus diwujudkan melalui tindakan nyata,” katanya.

Legislator daerah pemilihan Riau I itu juga mendorong evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional keselamatan, termasuk sistem pengendalian perjalanan kereta, kesiapan sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan di lapangan.

Ia memastikan Komisi VI DPR RI akan terus mengawal penanganan kasus tersebut agar berjalan akuntabel, sekaligus memastikan peningkatan standar keselamatan guna mencegah kejadian serupa.

“Kami di Komisi VI DPR, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, akan menindaklanjuti serius insiden ini agar tidak terulang di kemudian hari,” pungkasnya.