Reshuffle Lima Kali, Sinyal Tim Pemerintahan Prabowo Belum Solid

Samrut Lellolsima | Selasa, 28/04/2026 20:26 WIB

Ilustrasi reshuffle kabinet era Presiden Prabowo Subianto. (Dok. Beritasatu)

Jakarta, Jurnas.com - Frekuensi perombakan kabinet yang telah mencapai lima kali dalam 1,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi indikator belum solidnya kinerja tim eksekutif dalam menopang agenda strategis pemerintah.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif SCL Taktika, Iqbal Themi, menilai publik mulai mempertanyakan efektivitas para pembantu presiden dalam menerjemahkan program kerja.

Menurut Iqbal, energi pemerintahan saat ini masih banyak terserap untuk konsolidasi internal, alih-alih fokus pada percepatan implementasi kebijakan.

“Jika energi terus habis untuk konsolidasi, publik melihat Presiden belum menemukan tim yang mampu langsung berlari mengikuti ritme kerja pemerintahannya,” ujar Iqbal dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4).

Ia menilai pola reshuffle berulang mencerminkan proses pembentukan tim yang belum stabil. “Bongkar pasang kabinet dalam waktu singkat menunjukkan tim masih dalam fase trial and error. Presiden seperti melakukan eksperimen formasi di tengah situasi krusial,” katanya.

Dampaknya, lanjut Iqbal, konsistensi implementasi kebijakan di tingkat birokrasi menjadi lemah. Pergantian pejabat yang terlalu sering dinilai menghambat kesinambungan program.

“Birokrasi tidak memiliki cukup waktu membangun ritme kerja yang konsisten, sehingga berisiko mengganggu keberlanjutan kebijakan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti efek “pergantian gerbong” dalam setiap reshuffle yang kerap memutus kesinambungan kerja tim. Menurutnya, perubahan pendekatan yang tidak selalu sejalan dengan kebijakan sebelumnya membuat ritme kerja sulit terbentuk.

Dalam konteks lebih luas, Iqbal menekankan bahwa efektivitas pemerintahan tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga stabilitas sistem kerja. Di tengah tekanan ekonomi dan politik, pemerintah dinilai membutuhkan tim yang mampu bekerja cepat sekaligus konsisten.

Ia menambahkan, transparansi dalam evaluasi kinerja menjadi kunci menjaga kepercayaan publik. “Publik perlu tahu apakah reshuffle berbasis kinerja terukur atau sekadar kalibrasi politik. Jika politik terlalu dominan, kepercayaan terhadap efektivitas pemerintahan bisa tergerus,” katanya.

Iqbal menegaskan, pemerintah perlu segera memastikan stabilitas tim untuk mengeksekusi agenda strategis. “Fase uji coba bongkar pasang kabinet seharusnya diakhiri, agar tim bisa bekerja fokus, stabil, dan konsisten,” pungkasnya.