Netanyahu Perintahkan Militer Balas Pelanggaran Gencatan Senjata Hizbullah

Mutiul Alim | Minggu, 26/04/2026 13:15 WIB

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pernyataan saat berkunjung ke lokasi Institut Sains Weizmann, di pusat kota Rehovot, Israel 20 Juni 2025. JACK GUEZ via REUTERS

Tel Aviv, Jurnas.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan militer untuk melancarkan serangan balasan yang keras terhadap sasaran Hizbullah di Lebanon pada Sabtu (25/4).

Dikutip dari AFP pada Minggu (26/4), langkah ini diambil setelah pihak militer melaporkan adanya serangkaian pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh kelompok tersebut.

Dalam pernyataan singkat dari kantornya, Netanyahu menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melakukan serangan kuat, setelah sebelumnya kesepakatan gencatan senjata sempat diperpanjang awal pekan ini.

Beberapa jam sebelum perintah tersebut dikeluarkan, militer Israel menyatakan telah menetralkan lebih dari 15 personel bersenjata di wilayah Lebanon Selatan. Salah satu serangan menyasar sebuah kendaraan yang diklaim sedang mengangkut muatan senjata.

Pihak militer juga menuduh Hizbullah telah meluncurkan pesawat tak berawak (drone) bermuatan peledak ke arah tentara IDF di kawasan Qantara. Meskipun drone tersebut dilaporkan meledak di dekat pasukan, pihak IDF mengonfirmasi tidak ada korban luka dalam insiden tersebut.

Selain serangan udara, pasukan darat Israel dilaporkan menemukan fasilitas penyimpanan senjata Hizbullah. Temuan tersebut mencakup gudang rudal anti-tank serta sebuah terowongan bawah tanah yang berisi sejumlah senapan serbu Kalashnikov.

Konflik antara Israel dan Lebanon memasuki fase paling destruktif sejak dimulainya serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026.

Serangan yang dikenal dengan kode `Operasi Epic Fury` itu memicu balasan serentak dari proksi Iran, termasuk Hizbullah, yang meluncurkan gelombang roket dan drone ke wilayah Israel mulai awal Maret.

Eskalasi ini mengakhiri masa tenang relatif yang sempat bertahan sejak akhir 2024, dan menyeret Lebanon kembali ke pusat peperangan regional yang lebih luas.

Meskipun sempat tercapai kesepakatan gencatan senjata sementara, ketegangan tetap tinggi karena kedua belah pihak terus saling menuduh adanya pelanggaran di lapangan.