Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Bias Layar. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Bias Layar resmi menjadi Anggota DPR RI melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Pelantikan Politikus Partai Golkar tersebut digelar dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1) dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
“Saya berjanji akan memenuhi kewajiban sebagai anggota DPR dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Semua dijalankan demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas segalanya,” ucap Bias Layar saat membacakan penggalan sumpahnya.
Usai pelantikan, Bias Layar menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi representasi rakyat, khususnya di daerah pemilihannya di Kalimantan Tengah.
Menurut dia, kehadirannya di DPR harus memberi dampak nyata bagi masyarakat yang selama ini sering luput tersentuh pembangunan pusat.
“Pada hari ini saya sudah dilantik secara sah di dalam pembukaan Sidang Paripurna. Tujuan saya tidak ada lain, dalam artian bagaimana saya menyerap aspirasi masyarakat khususnya di wilayah Dapil saya, Kalimantan Tengah yang selama ini ada banyak yang tidak tersentuh oleh pusat,” ujarnya usai rapat paripurna.
Bias Layar tak menampik luas wilayah Kalimantan Tengah yang mencapai sekitar sepertiga Pulau Jawa kerap menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan pembangunan. Kondisi tersebut membuat sejumlah wilayah masih tertinggal dari sisi akses dan layanan dasar.
Ke depan, Bias Layar menyatakan akan memprioritaskan isu infrastruktur sebagai fondasi utama pembangunan daerah. Selain itu, sektor kesehatan dan pendidikan juga menjadi fokus yang akan terus diperjuangkan.
“Semoga nanti lewat saya di Senayan ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman semuanya, komisi-komisi dan para pimpinan untuk bisa membawa pembangunan ke sana melalui pemerintah. Sebagai pihak eksekutif yang selaku eksekutor di dalam pembangunan ini,” terangnya.
Bias Layar menggantikan Mukhtarudin yang mengakhiri masa keanggotaannya di DPR RI setelah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). PAW tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
