Presiden Prabowo Subianto saat memimpin upacara Peringatan HUT Ke-80 TNI di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Minggu (Foto: RRI)
Jakarta, Jurnas.com - Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan barang bukti sitaan senilai Rp13 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Senin (20/10/2025).
Presiden Prabowo menyebut, dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperbaiki ribuan sekolah.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah, 8.000 lebih sekolah,” kata Prabowo di Kejagung.
Uang sebanyak itu juga bisa digunakan untuk membangun kampung nelayan.
Menurut Prabowo, pembangunan satu kampung nelayan membutuhkan anggaran sebesar Rp22 miliar.
“Rencananya sampai akhir 2026, kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini kita bisa membangun 600 kampung nelayan," ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, satu kampung nelayan dapat dihuni 2.000 kepala keluarga. Jika dihitung bersama anak dan istri, maka satu kampung nelayan dapat dihuni sekitar 5.000 orang.
“Kalau kali 1.000 itu 5 juta orang Indonesia bisa hidup layak. Itu kalau 1.000, kalau 600 berarti 3 juta rakyat Indonesia,” ujarnya.
Kamis, 23/07/2026 19:15 WIB
