Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengungkapkan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lewat transformasi MBG 2.0 telah mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara selama pelaksanaan program.
Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, menyampaikan hal itu saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pengembalian dana tersebut bersumber dari berbagai langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif SPPG, hingga penarikan dana yang mengendap pada rekening dapur yang belum beroperasi.
"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono.
Penyesuaian Insentif dan Penarikan Dana Mengendap
Salah satu upaya efisiensi yang diterapkan BGN ialah mengubah skema insentif bagi mitra pengelola SPPG. Skema insentif yang sebelumnya dipatok Rp6 juta per hari tanpa mengaitkan jumlah ompreng yang disalurkan kini diubah menjadi Rp2.000 per ompreng. Sementara komponen insentif lain yang sebelumnya melebihi Rp3.000 kini dibatasi maksimal Rp3.000.
Sudaryono menyebut penyesuaian insentif ini berkontribusi menghemat anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026.
Di sisi lain, BGN menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan di rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi. Dana tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara agar pengelolaan pagu anggaran lebih terukur.
Jaminan Usaha dan Kewajiban LPDH
Sudaryono menegaskan, perubahan skema tersebut tidak bertujuan menghapus kepastian berusaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap menjaga agar mitra tidak merugi, namun tidak membuka peluang keuntungan yang berlebihan.
"Negara menjamin tidak rugi, tapi tidak menjamin dia untung besar-besaran. Ini adalah kegiatan usaha atau investasi yang melaksanakan program pemerintah. Jadi kalau mau untung gede-gedean, ya harus bisnis swasta, tetapi risikonya juga besar," jelasnya.
Untuk memperketat akuntabilitas, BGN juga mewajibkan setiap dapur menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) yang memuat detail pemakaian dana, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga nominal pengeluaran. Melalui LPDH, BGN dapat menelusuri aliran dana dan mendeteksi potensi ketidakwajaran belanja dapur.
Sudaryono mencontohkan, jika alokasi anggaran yang semestinya cukup untuk sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan memeriksa penyebabnya secara lebih rinci.
Ia menambahkan, pembenahan tata kelola MBG turut merespons masukan auditor dan aparat penegak hukum, seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan, serta Kepolisian.
"Segala sesuatu itu adalah bagian dari masukan beberapa pihak, termasuk masukan dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian, BPKP maupun BPK. Kita mengarah ke arah perbaikan, walaupun belum sepenuhnya tertib semua, tetapi ini mengarah ke sana," pungkasnya.



















