Militer Myanmar memberlakukan darurat nasional (Foto: Guardian)
Jenewa, Jurnas.com - Penyelidik hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong dunia internasional menjatuhkan sanksi ekonomi, terhadap sektor minyak dan gas (migas) Myanmar. Tindakan ini dilakukan untuk melumpuhkan junta militer yang mengambil alih kekuasaan lima bulan lalu.
Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Kudeta tersebut memicu kemarahan nasional yang memicu gelombang protes dan balasan brutal pasukan keamanan. Setidaknya hampir 900 orang tewas.
"Saya berbicara tentang tekanan ekonomi, memotong pendapatan yang dibutuhkan junta militer untuk melanjutkan terornya. Saya berbicara tentang memotong akses ke senjata dan teknologi penggunaan ganda," terang Thomas Andrews, pelapor khusus hak asasi manusia di Myanmar kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB dikutip dari Reuters pada Rabu (7/7).
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Tidak ada negara yang memberlakukan sanksi pada sektor minyak dan gas Myanmar, meskipun beberapa negara mulai menjatuhkan sanksi pada perusahaan yang dikendalikan militer.
"Pendapatan dari sektor minyak dan gas merupakan sumber keuangan bagi junta, dan diperkirakan mendekati apa yang dibutuhkan junta untuk mempertahankan pasukan keamanan yang membuat mereka tetap berkuasa. Mereka harus dihentikan," tegas dia.
Andrews, mantan anggota kongres AS dari Maine, menyerukan pembentukan `Koalisi Darurat untuk Rakyat Myanmar`. Koalisi ini adalah sekelompok negara yang juga akan melarang ekspor senjata ke militer.
"Harus ada tekanan," tegas dia.
Perdana Menteri India Serukan Reformasi PBB
Sebelumnya Amerika Serikat menyerukan tindakan tegas untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut. "Kami mendesak semua negara untuk menghentikan ekspor senjata dan transfer teknologi penggunaan ganda ke junta militer," kata Meryn Schneiderhan, perwakilan AS untuk PBB di Jenewa.
Sementara pejabat tinggi hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet mendesak negara-negara ASEAN untuk meluncurkan dialog politik dengan junta militer, dan kepemimpinan yang dipilih secara demokratis di Myanmar.
KEYWORD :Migas Myanmar PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa Kudeta Militer
